oleh

Ranperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kota Ternate Diharmonisasi Kemenkum Malut

Ternate – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kota Ternate menjalani proses harmonisasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, Kamis (19/11). Ranperda inisiatif DPRD Kota Ternate ini menjadi salah satu upaya memperkuat landasan hukum dalam menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, sekaligus mendorong terwujudnya lingkungan yang inklusif, aksesibel, serta memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, Topan Sopuan, menegaskan bahwa pembentukan regulasi mengenai perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas harus memperhatikan kebutuhan masyarakat serta menjamin terpenuhinya prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi. Topan mendukung tahapan harmonisasi untuk memastikan rancangan regulasi tersebut dapat memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

“Harmonisasi Ranperda tersebut untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi. Apalagi ranperda ini sangat enting sebagai bagian dari penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, sekaligus mendorong terwujudnya lingkungan yang inklusif, aksesibel, serta memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat,” ungkap Topan.

Baca Juga  Kemenkum Malut Dorong Pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal Suku Tabaru

“Peraturan daerah ini harus mampu menjadi instrumen hukum yang memberikan perlindungan nyata bagi penyandang disabilitas. Tidak hanya mengatur hak secara normatif, tetapi juga memastikan adanya tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan aksesibilitas, pelayanan, serta kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan,” tegas Topan.

Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana menambahkan bahwa setiap ketentuan dalam Ranperda perlu dirumuskan secara jelas, komprehensif, dan implementatif agar dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

“Harmonisasi tidak hanya bertujuan memenuhi aspek formal pembentukan peraturan daerah, tetapi juga memastikan substansi pengaturannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat diimplementasikan secara optimal,” ungkapnya.

Kegiatan harmonisasi tersebut dihadiri Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif, bersama sejumlah anggota Bapemperda DPRD Kota Ternate.

Baca Juga  Kolaborasi Kesehatan, Rutan Bangil dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan Tanda Tangani Perjanjian Kerja Sama

Berdasarkan hasil harmonisasi, tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Malut menilai bahwa sebagian besar materi muatan dan format penulisan Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas telah sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Meski demikian, masih terdapat sejumlah substansi yang perlu disempurnakan agar pengaturannya lebih komprehensif.

Salah satu catatan penting yang disampaikan tim harmonisasi adalah perlunya mengakomodasi pengaturan mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Pendidikan dan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan. Keberadaan kedua unit tersebut dinilai penting untuk mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh layanan pendidikan dan kesempatan kerja yang setara.

Selain itu, tim harmonisasi juga memberikan sejumlah masukan terhadap ketentuan yang masih memerlukan penjelasan dan pengaturan lebih lanjut. Penyempurnaan tersebut diperlukan agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran serta dapat memberikan kejelasan mengenai pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Baca Juga  Warga Binaan Lapas Purwokerto Ikuti Pelatihan Pembuatan Es Krim Mocaf Hari Kedua

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ketua Bapemperda DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif, menyampaikan apresiasi atas pendampingan dan masukan yang diberikan oleh tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Malut. Menurutnya, masukan tersebut sangat membantu DPRD dalam menyempurnakan substansi Ranperda agar sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.

“Kami sangat mengapresiasi masukan dan pendampingan dari Kanwil Kemenkum Malut. Berbagai catatan yang disampaikan menjadi bahan penting bagi kami untuk menyempurnakan Ranperda ini, sehingga nantinya dapat menjadi produk hukum daerah yang berkualitas dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya penyandang disabilitas di Kota Ternate,” ungkap Nurlaela.

Melalui harmonisasi ini, Kanwil Kemenkum Malut terus berkomitmen memberikan pendampingan dan fasilitasi dalam pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, selaras dengan peraturan perundang-undangan, serta menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan perlindungan hak asasi manusia. Selanjutnya, seluruh catatan hasil harmonisasi akan ditindaklanjuti bersama DPRD Kota Ternate dan pemrakarsa untuk menyempurnakan draf Ranperda sebelum memasuki tahapan berikutnya.

News Feed