oleh

Ranperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kota Ternate Diharmonisasi Kemenkum Malut

Ternate – Upaya memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Ternate terus didorong melalui penyusunan regulasi daerah. Untuk memastikan rancangan pengaturannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) melaksanakan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, bertempat di Ruang Pala Ternate, Kamis (19/11).

Ranperda inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate ini diharapkan menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial secara terarah dan berkelanjutan. Pengaturannya berkaitan dengan upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kelompok yang mengalami kerentanan sosial, melalui program rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Kakanwil Kemenkum Malut, Topan Sopuan, menegaskan bahwa pembentukan regulasi di bidang kesejahteraan sosial harus memperhatikan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Menurut Topan, peraturan daerah perlu memiliki substansi yang jelas agar dapat menjadi pedoman bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan dan perlindungan sosial.

Baca Juga  Kopi Liberika sampai Burung Bidadari, Objek Pelindungan KIK di Halsel

“Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan perhatian lebih. Karena itu, regulasi yang dibentuk harus memiliki landasan hukum yang kuat, tidak tumpang tindih, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kota Ternate. Kami berharap Ranperda ini nantinya dapat menjadi pedoman yang implementatif bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Topan.

Kaitannya, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana, menyampaikan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan rancangan peraturan daerah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dari aspek substansi maupun teknik penyusunannya.

Baca Juga  ASN Kota Cilegon Meraih Medali Emas Pada Pekan Olahraga Nasional Korpri XVII Tahun 2025 Di Kota Palembang Sumatera Selatan

“Harmonisasi tidak hanya memastikan kesesuaian dasar hukum, tetapi juga menguji materi muatan agar pengaturan yang dibentuk benar-benar sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerah. Kami mendorong agar Ranperda ini tidak sekadar mengulang ketentuan yang sudah diatur dalam peraturan yang lebih tinggi, tetapi mampu menghadirkan pengaturan yang lebih konkret dan sesuai dengan karakteristik Kota Ternate,” jelas Mia.

Dalam pembahasan, tim Perancang Peraturan Perundang-undangan menemukan bahwa sebagian besar materi muatan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial merupakan saduran dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Atas hal tersebut, tim memberikan catatan agar ketentuan yang hanya menyalin pengaturan dalam undang-undang tersebut ditinjau kembali.

Baca Juga  Wabup Serang Najib Hamas Tinjau Bangunan Madarijul Ulum MD dan SDN Binangun

Tim harmonisasi menyarankan agar ketentuan yang tidak diperlukan dapat dihapus, sedangkan materi yang tetap dipertahankan perlu dirumuskan sesuai kebutuhan dan karakteristik penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Ternate. Dengan demikian, Ranperda diharapkan tidak hanya mengulang norma yang telah diatur secara nasional, tetapi juga memberikan pengaturan yang lebih spesifik dan dapat diterapkan oleh pemerintah daerah.

Melalui harmonisasi ini, Kanwil Kemenkum Malut mendorong DPRD Kota Ternate untuk menyempurnakan rancangan berdasarkan seluruh catatan yang diberikan. Hasil pembahasan tersebut selanjutnya menjadi bahan perbaikan sebelum Ranperda melanjutkan tahapan pembentukan peraturan daerah.

News Feed