Ternate – Wilayah Ternate memiliki tradisi budaya yang telah ada sejak zaman dahulu melalui aksara, bahasa, dan sastra. Warisan budaya tersebut patut dilestarikan melalui regulasi. Di antaranya seperti Cum-Cum, Dalil Tifa, Dalil Moro, Dolabolo, Pandara, Rorasa dan Tamsil. Tradisi sastra masyarakat adat dan Kesultanan Ternate yang mewariskan nasihat moral, nilai religi, norma adat, serta pandangan hidup lintas generasi.
Dalam upaya melestarikan tradisi tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara menggelar harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penggunaan dan Perlindungan Aksara, Bahasa, dan Sastra Ternate, atas inisiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, yang digelar di Kanwil Malut, Kamis (19/11/2026).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, Topan Sopuan, menegaskan pentingnya Ranperda mengatakan pentingnya harmonisasi ranperda tersebut, sebagai bentuk pelestarian tradisi yang telah ada sejak zaman dahulu. Untuk itu, Topan menegaskan diperlukan dukungan regulasi dan keterlibatan pemerintah daerah untuk mendorong pelindungan, pengembangan, serta pewarisan bahasa dan sastra Ternate kepada generasi mendatang.
“Pembentukan peraturan daerah termasuk ranperda tersebut, harus dilakukan secara cermat dengan memperhatikan kesesuaian substansi, landasan hukum, serta kebutuhan masyarakat. Melalui harmonisasi, kita memastikan bahwa setiap rancangan regulasi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun regulasi lainnya, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya,” ujar Topan Sopuan.
Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana, dalam arahannya yang disampaikan secara daring menjelaskan bahwa harmonisasi tidak hanya berfokus pada pemenuhan aspek formal, tetapi juga menguji kualitas substansi materi muatan rancangan peraturan daerah agar sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.
“Harmonisasi bukan lagi tentang wajib atau tidak, melainkan merupakan tahapan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Harmonisasi ini dilakukan pada tahapan penyusunan atau pembahasan. Oleh karena itu, ketika harmonisasi tidak dilaksanakan, maka peraturan daerah tersebut dapat dikategorikan sebagai cacat yuridis formal,” jelas Mia.
Kegiatan harmonisasi tersebut dihadiri Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif, bersama sejumlah anggota Bapemperda DPRD Kota Ternate. Ranperda ini merupakan salah satu dari lima rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Kota Ternate yang dibahas dalam rapat harmonisasi tersebut.
“DPRD berharap agar harmonisasi regulasi ini menjadi payung hukum dalam penggunaan dan perlindungan aksara, bahasa, dan sastra Ternate,” ungkapnya.
Berdasarkan hasil harmonisasi, Tim Kerja Harmonisasi Kemenkum Malut menemukan bahwa Ranperda tentang Penggunaan dan Perlindungan Aksara, Bahasa, dan Sastra Ternate bersifat atribusi, bukan delegasi. Oleh karena itu, tim memberikan catatan agar bagian konsideran rancangan peraturan daerah tersebut disesuaikan dengan karakteristik dan dasar kewenangan pembentukannya.
Selain itu, tim harmonisasi juga memberikan sejumlah catatan terhadap pasal dan ayat yang masih memerlukan penyempurnaan rumusan. Perbaikan tersebut diperlukan untuk memastikan tidak terdapat pertentangan antarketentuan serta menghasilkan rumusan norma yang lebih jelas dan sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.
Catatan hasil harmonisasi tersebut menjadi bahan bagi DPRD Kota Ternate selaku penginisiasi untuk melakukan penyempurnaan terhadap rancangan peraturan daerah sebelum melanjutkan ke tahapan pembentukan berikutnya. Penyempurnaan ini diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang memiliki landasan hukum kuat sekaligus mendukung upaya penggunaan dan perlindungan aksara, bahasa, dan sastra Ternate secara berkelanjutan.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ketua Bapemperda DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif, menyampaikan apresiasi atas pendampingan dan masukan yang diberikan oleh tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Malut. Menurutnya, dukungan tersebut sangat membantu DPRD Kota Ternate dalam menyempurnakan substansi dan teknik penyusunan produk hukum daerah.
“Kami sangat terbantu dengan berbagai masukan yang diberikan. Harapannya, sinergi dengan Kanwil Kemenkum Malut dapat terus diperkuat, tidak hanya dalam tahapan harmonisasi, tetapi juga sejak proses perencanaan dan penyusunan rancangan peraturan daerah,” ungkap Nurlaela.
Menutup rapat, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Malut, Eki Indra Wijaya, mendorong DPRD Kota Ternate agar senantiasa melaksanakan harmonisasi terhadap setiap rancangan peraturan daerah yang menjadi inisiatif DPRD. Ia juga menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Malut terbuka untuk terus bekerja sama dan berkoordinasi dalam proses perencanaan maupun perancangan peraturan daerah demi menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas.











