Ternate – Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut), Mia Kusuma Fitriana selaku Plh. Kakanwil mengingatkan jajaran untuk dapat mengoptimalkan pelaporan rencana aksi percepatan perjanjian kinerja khususnya dalam menghadapi periode pelaporan triwulan IV tahun 2026.
Mia menilai bahwa ketepatan pelaporan kinerja merupakan tolak ukur capaian kinerja sejalan dengan semangat pembangunan zona integritas sebagai miniatur reformasi birokrasi. Secara nasional, Kanwil Kemenkum Malut memiliki level kinerja sangat baik sehingga patut dipertahankan.
Urgensi pelaporan rencana aksi kinerja sebab meliputi pelaksanaan tugas Kanwil Kemenkum Malut, meliputi peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum, pelayanan hukum baik pelayanan kekayaan intelektual dan administrasi hukum umum, serta bagian tata usaha dan umum seperti publikasi, teknologi informasi, reformasi birokrasi, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), keuangan, pelaporan, dan pelaksanaan tugas lainnya.
“Segera laksanakan dan percepat pelaporan rencana aksi kinerja, dan pembangunan zona integritas pada triwulan IV. Pelaporan menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas tata kelola organisasi dan pelaksanaan pelayanan publik,” ungkap Mia.
Kaitan dengan itu, Kakanwil Kemenkum Malut, Topan Sopuan dalam keterangannya mengajak seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas kinerja, mempercepat pencapaian target organisasi, serta mengembangkan pelayanan publik yang semakin optimal. Topan memotivasi pegawai Kemenkum Mlaut untuk bekerja secara profesional, bertanggung jawab, dan memberikan pelayanan hukum yang semakin baik dan bermanfaat kepada masyarakat.
“Semoga dengan komitmen melaksanakan pekerjaan khususnya pelayanan masyarakat kepada masyarakat dengan baik, membawa Kanwil Kemenkum Malut meraih predikat WBBM di tahun 2026 ini,” ungkap Topan.
Melalui apel pagi tersebut, seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Malut terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kinerja, juga mengoptimalkan transformasi digital, serta menjaga kualitas pelayanan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan akuntabel.
