Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan pentingnya pendekatan pengawasan yang adaptif dan kolaboratif untuk menghadapi tantangan tata kelola negara, termasuk ancaman keamanan siber dan kejahatan keuangan lintas negara. Penegasan itu disampaikan saat menerima kunjungan delegasi Australian National Audit Office (ANAO) atau Badan Pemeriksa Keuangan Australia bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Menurut Puan, hubungan Indonesia dan Australia terus berkembang sebagai mitra strategis. Selain kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, pendidikan, dan keamanan, kedua negara juga perlu memperkuat kolaborasi dalam penguatan institusi publik, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui hubungan antara BPK RI dan ANAO.
“Saat ini kita juga menghadapi tantangan baru yang semakin kompleks seperti transformasi digital, pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam sektor publik, ancaman keamanan siber, hingga kompleksitas kejahatan keuangan lintas negara,” ujar Puan dalam kunjungan yang berlangsung di di Gedung Nusantara DPR RI, Ssnayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Puan menilai berbagai tantangan tersebut menuntut adanya penguatan sistem pengawasan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ia juga menyebut Australia memiliki pengalaman yang baik dalam mengembangkan audit kinerja melalui penerapan prinsip value for money serta penguatan integritas institusi publik yang dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia.
“Kami sangat tertarik untuk mendengar praktik yang dilaksanakan di Australia tersebut, termasuk bagaimana parlemen dan lembaga audit dapat saling melengkapi dalam memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan, tanpa mengurangi independensi masing-masing institusi,” papar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Selain itu, Puan menyampaikan bahwa penguatan tata kelola publik merupakan bagian dari agenda reformasi kelembagaan yang terus didorong DPR RI. Menurutnya, peningkatan kualitas belanja negara, penguatan integritas sektor publik, serta pembangunan institusi yang semakin terpercaya juga menjadi bagian dari upaya Indonesia menyelaraskan tata kelola dengan standar internasional, termasuk dalam proses aksesi ke OECD.
Menutup pertemuan tersebut, Puan berharap hubungan yang telah terjalin baik antara BPK RI dan ANAO dapat terus berkembang melalui kerja sama yang konkret dalam memperkuat integritas institusi publik, meningkatkan kualitas pengawasan, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Semoga kunjungan Dr. Caralee dan semua delegasi dari Australia ke Indonesia kali ini dapat menghasilkan hal-hal yang bermanfaat bagi kedua negara,” tutup Puan.
