Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau pembangunan Sabo Dam Hutanabolon di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Jembatan Garoga 2 di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, Jumat (04/09/2026). Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan percepatan pembangunan infrastruktur yang berperan penting dalam pemulihan akses sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat dari risiko bencana.
Wapres menekankan agar pembangunan kedua infrastruktur tersebut diselesaikan sesuai target dengan tetap memperhatikan kualitas dan keselamatan konstruksi. Menurutnya, Sabo Dam berperan penting dalam mengendalikan aliran material dan mengurangi risiko bencana, sementara Jembatan Garoga 2 dibutuhkan untuk memulihkan konektivitas dan mendukung mobilitas masyarakat.
“Pemulihan tidak boleh hanya memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi. Infrastruktur yang dibangun harus membuat masyarakat lebih terlindungi menghadapi risiko bencana berikutnya,” tegasnya.
Dalam peninjauan Sabo Dam Hutanabolon, Wapres melihat perkembangan pembangunan infrastruktur pengendali aliran material yang ditujukan untuk mengurangi risiko bencana di kawasan tersebut. Berdasarkan panel penjelasan yang disajikan Kementerian PU, progres fisik pembangunan Sabo Dam di Sungai Tukka mencapai 26 persen dari rencana awal 29 persen.
Sementara, pembangunan Jembatan Garoga 2 di Tapanuli Selatan merupakan bagian dari penanganan mendesak pada koridor Sibolga–Batangtoru–Padang Sidempuan sepanjang 65 kilometer. Per 2026, progres fisik paket tersebut mencapai 44,93 persen dengan target penyelesaian atau PHO pada 31 Desember 2026.
Wapres menekankan, jembatan tersebut menjadi salah satu akses penting bagi masyarakat karena menghubungkan kawasan dan mendukung mobilitas, termasuk aktivitas ekonomi dan pelayanan sehari-hari.
“Terbukanya kembali akses sangat penting bagi masyarakat. Tapi pekerjaan tidak boleh berhenti pada jembatan. Penanganan sungainya juga harus kita tuntaskan agar masyarakat lebih terlindungi,” tutur Wapres.
Melalui peninjauan langsung, Wapres memastikan pembangunan infrastruktur pascabencana berjalan sesuai target dan kebutuhan di lapangan. Percepatan pemulihan akses dan pembangunan infrastruktur pengendali bencana diharapkan dapat meningkatkan keselamatan, mendukung mobilitas masyarakat, serta memperkuat perlindungan dari potensi bencana berulang.
Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan pemulihan pascabencana di Sumut tidak hanya mengembalikan kondisi yang rusak, tetapi juga membangun infrastruktur yang lebih tangguh dan mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam menghadapi risiko bencana di masa mendatang.
