Tangerang – Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang menerima kunjungan kerja Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Banten, Lili, S.H., M.H., yang dirangkaikan dengan pembukaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Tahunan Reformasi Birokrasi (RAT RB) General Periode B06 Tahun 2026, Senin (29/6).
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah, Plh. Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang beserta jajaran, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis dan operator Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Banten.
Sebelum membuka kegiatan, Kepala Kantor Wilayah bersama rombongan melaksanakan kontrol keliling ke sejumlah area strategis di Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang, meliputi paviliun hunian, dapur, branggang, hingga area sekitarnya. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi keamanan dan ketertiban tetap terjaga, sekaligus melihat secara langsung pelaksanaan tugas pengamanan, kebersihan lingkungan, serta kualitas pelayanan yang diberikan. Berdasarkan hasil pemantauan, situasi Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif.
Dalam arahannya, Kepala Kantor Wilayah menegaskan pentingnya menjaga integritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pengawasan, serta membangun koordinasi dan komunikasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas. Beliau juga mengingatkan seluruh jajaran agar terus meningkatkan kualitas pemenuhan data dukung Reformasi Birokrasi secara lengkap, tepat, dan akuntabel sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada hasil.
Kegiatan dilanjutkan dengan monitoring, verifikasi, evaluasi, diskusi, serta pendampingan teknis terhadap pemenuhan data dukung Rencana Aksi Tahunan Reformasi Birokrasi (RAT RB) General Periode B06 Tahun 2026 bagi seluruh Unit Pelaksana Teknis. Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun sinergi dan kesamaan persepsi antar satuan kerja dalam mengoptimalkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sehingga mampu meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan pemasyarakatan yang semakin prima kepada masyarakat.
