Ternate – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut), Topan Sopuan, bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Rian Arvin, serta jajaran mengikuti Forum Pengaduan Pelayanan Publik “PASTI Ada Solusi” Episode 25 secara daring, Jumat (13/11).
Memasuki episode ke-25, forum tersebut kembali menjadi ruang dialog terbuka antara masyarakat dan Kementerian Hukum untuk menyampaikan aspirasi, pengaduan, keluhan, serta masukan terkait penyelenggaraan pelayanan hukum. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana evaluasi dalam mengidentifikasi berbagai kendala dan mendorong peningkatan kualitas layanan agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sekretaris Jenderal Kemenkum, Nico Afinta, saat memimpin kegiatan menyampaikan bahwa program “Pasti Ada Solusi” merupakan ruang dialog interaktif yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan hukum dan pelayanan publik secara langsung.
“Kementerian Hukum terus belajar untuk menyelaraskan kualitas pelayanan dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Melalui program ini, berbagai permasalahan yang disampaikan menjadi bahan pembelajaran dan evaluasi bagi kami untuk melakukan perbaikan serta memastikan setiap pengaduan dapat diselesaikan secara tuntas,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mempersilakan masing-masing unit teknis, di antaranya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), serta unit yang membidangi Peraturan Perundang-undangan, untuk menanggapi secara langsung berbagai pengaduan dan pertanyaan masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
Dalam sesi dialog, salah satu peserta, Luad Backnom Sinaga, menyampaikan kendala terkait sistem pendaftaran dan kuota notaris pada layanan Administrasi Hukum Umum (AHU). Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam forum untuk memperoleh penjelasan sekaligus mendorong penyempurnaan sistem pelayanan.
Kaitan hal tersebut, Direktur Administrasi Hukum Umum, Widodo, mengapresiasi masukan dan saran yang disampaikan para notaris. Menurutnya, berbagai masukan tersebut menjadi bahan evaluasi dalam upaya menyempurnakan sistem layanan AHU, termasuk terkait mekanisme kuota notaris dan keberlangsungan sistem pelayanan.
Terpisah, Kakanwil Kemenkum Malut, Topan Sopuan, mengatakan bahwa keikutsertaan dalam forum “PASTI Ada Solusi” Episode 25 menjadi bagian penting dari evaluasi dan penguatan kualitas pelayanan hukum, khususnya layanan Administrasi Hukum Umum di wilayah Maluku Utara.
“Kanwil Kemenkum Maluku Utara siap menindaklanjuti setiap pengaduan, aspirasi, dan masukan masyarakat terkait layanan Administrasi Hukum Umum di wilayah dengan berkoordinasi bersama Direktorat AHU. Kami berkomitmen memastikan setiap persoalan yang disampaikan memperoleh perhatian dan ditangani sesuai kewenangan, sehingga pelayanan hukum semakin mudah, cepat, transparan, dan akuntabel,” ungkap Topan secara daring.
Melalui partisipasi dalam forum ini, Kanwil Kemenkum Malut terus memperkuat komitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang responsif, solutif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sejalan dengan program Pasti Ada Solusi di wilayah.
