Ternate – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara mengikuti Hybrid Webinar Kolaborasi Jabatan Fungsional dalam Peningkatan Kualitas Kebijakan dengan tema “Penguatan Sinergi Jabatan Fungsional dalam Mewujudkan Kebijakan Publik yang Berkualitas, Berbasis Bukti, dan Berorientasi Hasil” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kapasitas Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI bekerja sama dengan Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum, Selasa (4/8). Kegiatan yang dipusatkan di Mini Theater Pusjar SKMK LAN RI, Aceh Besar, tersebut diikuti secara virtual oleh jajaran Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara dari Aula Pala Dukono Lantai 3.
Di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara, webinar diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Budi Argap Situngkir, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Mia Kusuma Fitriana, serta jajaran Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat kolaborasi antarjabatan fungsional dalam mendukung penyusunan kebijakan publik yang berkualitas, berbasis bukti (evidence-based policy), dan berorientasi pada hasil.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN RI, Agus Sudrajat, yang menekankan bahwa peningkatan kualitas kebijakan publik memerlukan penguatan kapasitas ASN, kolaborasi lintas jabatan fungsional, serta budaya kerja yang adaptif dan inovatif. Selanjutnya, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum, Andry Indrady, menyampaikan keynote speech mengenai penguatan kolaborasi jabatan fungsional melalui Forum Kolaborasi Kebijakan (FKK). Dalam paparannya dijelaskan lima mesin penggerak FKK, yaitu Knowledge Broker, Satu Pintu Data Kebijakan, Kajian Kolaboratif, Harmonisasi Hulu, dan Feedback Loop Implementasi sebagai fondasi dalam menghasilkan kebijakan yang adaptif, efektif, dan berdampak.
Materi webinar kemudian dilanjutkan oleh Direktur Penguatan Kapasitas Jabatan Fungsional LAN RI, Yogi Suwarno, yang mengulas pentingnya peningkatan kompetensi ASN melalui pembelajaran berkelanjutan dan penguatan profesionalisme jabatan fungsional. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, Meurah Budiman, membagikan praktik baik penerapan budaya kerja kolaboratif dalam meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.
Pada sesi berikutnya, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Aceh, Muhammad Ardiningrat Hidayat, memaparkan peran Analis Kebijakan, Analis Hukum, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan siklus kebijakan publik, mulai dari tahap pra pembentukan (ex-ante), pembentukan regulasi (ex-dure), hingga pasca pembentukan (ex-post). Selain itu, Dicky Ariesandi dari SKALA Aceh menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, mitra pembangunan, dan pemangku kepentingan lainnya melalui pemanfaatan data serta koordinasi lintas sektor untuk menghasilkan kebijakan yang partisipatif dan berdampak bagi masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, Budi Argap Situngkir, menyampaikan bahwa sinergi antarjabatan fungsional merupakan faktor penting dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kolaborasi antarjabatan fungsional harus terus diperkuat agar setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar didasarkan pada data, analisis yang komprehensif, dan kebutuhan riil masyarakat. Melalui sinergi yang baik, saya optimistis Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara dapat berkontribusi lebih optimal dalam mendukung penyusunan kebijakan yang adaptif, implementatif, dan berorientasi pada hasil,” ujar Argap Situngkir.
Ia juga menegaskan bahwa hasil webinar ini diharapkan menjadi bekal bagi seluruh jajaran untuk semakin mengoptimalkan penerapan evidence-based policy, memperkuat Forum Kolaborasi Kebijakan (FKK), serta meningkatkan kolaborasi antara Analis Kebijakan, Analis Hukum, Perancang Peraturan Perundang-undangan, dan jabatan fungsional lainnya dalam penyusunan rekomendasi maupun evaluasi kebijakan.
Melalui keikutsertaan dalam Hybrid Webinar Kolaborasi Jabatan Fungsional dalam Peningkatan Kualitas Kebijakan ini, diharapkan jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara semakin memperkuat kapasitas dan kolaborasi lintas jabatan fungsional dalam mendukung penyusunan kebijakan publik yang berkualitas, berbasis bukti, adaptif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
