Ternate — Akses terhadap bantuan dan konsultasi hukum terus diperkuat hingga tingkat kelurahan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara melakukan pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) pada tiga kelurahan di Kota Ternate, yakni Kelurahan Gamalama, Stadion, dan Soa Sio, Rabu (23/9/2026).
Pembinaan dilakukan Tim Kerja BPHN bersama mahasiswa magang dan peserta MagangHub untuk melihat langsung perkembangan layanan Posbankum, mengidentifikasi kendala, serta memastikan kesiapan pengelola dan sarana pendukung layanan hukum bagi masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara (Kakanwil Kemenkum Malut) Budi Argap Situngkir (BAS) menegaskan bahwa Posbankum merupakan salah satu instrumen penting untuk mendekatkan akses layanan hukum kepada masyarakat.
“Layanan hukum harus dapat dirasakan masyarakat sedekat mungkin dengan tempat mereka tinggal. Karena itu, keberadaan Posbankum di kelurahan perlu terus diperkuat agar masyarakat memiliki ruang untuk berkonsultasi dan mendapatkan bantuan dalam menghadapi permasalahan hukum,” ujar Argap.
Menurutnya, penguatan Posbankum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan sarana layanan, tetapi juga memastikan paralegal dan pengelola dapat menjalankan fungsi pelayanan secara aktif dan berkelanjutan.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H) Mia Kusuma Fitriana mengatakan pembinaan dilakukan untuk memastikan Posbankum tidak berhenti sebagai layanan administratif, tetapi benar-benar dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat memperoleh konsultasi dan penyelesaian permasalahan hukum.
“Pembinaan ini penting untuk melihat kondisi Posbankum secara langsung, termasuk aktivitas paralegal, mekanisme pelayanan, sarana pendukung, dan permasalahan yang dihadapi. Dari hasil tersebut, kami dapat menentukan langkah penguatan agar layanan Posbankum semakin optimal,” jelas Fitriana.
Di Kelurahan Gamalama, Posbankum telah berjalan sekitar satu tahun dan telah dimanfaatkan masyarakat untuk menangani sejumlah persoalan, seperti perkelahian ringan, kenakalan remaja, dan permasalahan rumah tangga. Penyelesaian dilakukan melalui mekanisme mediasi dengan keterlibatan paralegal. Kendati belum memiliki ruangan khusus, layanan konsultasi dan mediasi tetap berjalan dengan memanfaatkan ruang aula kelurahan.
Sementara itu Di Kelurahan Soa Sio, keberadaan Posbankum menjadi bagian penting dalam mendekatkan akses informasi dan layanan hukum kepada masyarakat. Keberadaan informasi mengenai Posbankum di kantor kelurahan turut membantu mengenalkan layanan tersebut kepada warga, sekaligus menjadi ruang untuk terus mendorong penguatan pelayanan hukum di tingkat kelurahan.
Sedangkan di Kelurahan Stadion, keberadaan Posbankum turut mendukung kelurahan dalam memberikan informasi dan konsultasi hukum kepada masyarakat. Salah satu layanan yang pernah diberikan berkaitan dengan permasalahan waris, yang dapat dikonsultasikan dan ditangani pada tingkat kelurahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Posbankum memiliki peran strategis sebagai akses awal masyarakat dalam memperoleh informasi dan konsultasi hukum.
Fitriana menambahkan, hasil pembinaan di tiga kelurahan menjadi bahan evaluasi untuk terus memperkuat keberadaan dan kualitas layanan Posbankum. Penguatan tersebut dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara kelurahan, paralegal, dan unsur terkait, sehingga Posbankum dapat semakin aktif memberikan informasi, konsultasi, serta layanan hukum yang mudah diakses masyarakat.
Melalui pembinaan ini, Kanwil Kemenkum Malut terus mendorong optimalisasi Posbankum sebagai pintu awal akses masyarakat terhadap layanan hukum. Dengan layanan yang semakin terarah dan terdokumentasi, keberadaan Posbankum diharapkan mampu memberikan manfaat nyata serta membantu masyarakat memperoleh informasi dan konsultasi hukum secara lebih mudah, dekat, dan cepat.
