Jakarta – Rapat koordinasi (Rakor) Pengendalian Kinerja Semester I Tahun 2026 Kementerian Hukum menjadi momentum dalam meningkatkan capaian kinerja pelayanan publik yang berdampak bagi masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut), Budi Argap Situngkir, bersama Kepala Divisi (Kadiv) Pelayanan Hukum, Rian Arvin, Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Mia Kusuma Fitriana, dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, La Dariani turut menjadi peserta bersama para Pimpinan Tinggi (Pimti) Kemenkum di seluruh Indonesia.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas saat membuka rakor menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum atas berbagai capaian yang telah diraih selama semester pertama tahun 2026. Menurutnya, keberhasilan organisasi merupakan hasil kerja keras seluruh pegawai yang telah memberikan dedikasi terbaik bagi bangsa dan negara.
“Dalam banyak hal kita mampu memperoleh berbagai capaian karena yang hebat adalah seluruh pegawai Kementerian Hukum. Terima kasih atas karya terbaik yang telah diberikan untuk Indonesia,” ujarnya di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Jakarta, Kamis (2/7).
Supratman juga memaparkan sejumlah capaian strategis Kementerian Hukum, di antaranya pelaksanaan Program Pasti Ada Solusi sebagai sarana pengaduan masyarakat secara langsung, terbentuknya 83.980 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh Indonesia sebagai upaya memperluas akses terhadap keadilan.
Kemudian pembentukan lebih dari 1.600 Sentra Kekayaan Intelektual di perguruan tinggi, serta keberhasilan Indonesia menempati peringkat pertama di ASEAN dalam pendaftaran Indikasi Geografis.
“Ke depan, Kementerian Hukum juga akan memperkuat penerapan sistem meritokrasi dan kolaborasi antar kementerian melalui program Tower Hall Meeting,” lanjutnya.
Sementara itu, Menteri PANRB, Rini Widyantini, menekankan pengendalian kinerja harus berorientasi pada hasil yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, transformasi birokrasi harus mampu menjawab kebutuhan publik melalui pelayanan yang mudah, cepat, pasti, dan inovatif.
“Kinerja instansi pemerintah harus lebih berorientasi pada outcome yang berdampak langsung kepada masyarakat. Kita harus mampu mengenali kebutuhan masyarakat dan terus menghadirkan inovasi pelayanan publik,” ujarnya.
Kaitan dengan itu, Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir menyampaikan bahwa terbentuknya 1.185 Posbankum dan Koperasi Merah Putih di Malut menjadi pilar penting dalam mendorong keadilan hukum inklusif, dan peningkatan ekonomi rakyat berbasis kekayaan intelektual di Maluku Utara.
“1.185 Posbankum menjadi wadah layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat di desa dan kelurahan di Maluku Utara,” ujar Argap.
“Selain itu, pendaftaran merek kolektif koperasi merah putih diharapkan mendorong ekonomi rakyat berbasis produk unggulan baik perikanan, pertanian, dan sumber daya lokal di Maluku Utara,” lanjutnya.
Kemenkum Malut juga terus mengoptimalkan layanan administrasi hukum umum, layanan kekayaan intelektual, bankum, peraturan perundang-undangan di Malut sebagai upaya memberikan layanan berdampak bagi masyarakat.
