Ternate – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) mengikuti secara virtual forum “Pasti Ada Solusi” bersama Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas sebagai ruang penyampaian aduan dan tindak lanjut layanan hukum.
Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir bersama Kepala Divisi (Kadiv) Pelayanan Hukum, Rian Arvin, Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana, mengapresiasi program “Pasti Ada Solusi” tersebut, sebagai forum mendengar keluhan dan aduan dari masyarakat, serta diikuti oleh tindak lanjut guna mencari solusi melalui layanan hukum yang diberikan.
“Forum Pasti Ada Solusi bersama Menteri Hukum, Pak Supratman Andi Agtas ini sangat positif dan yang menunjukan negara hadir menyelesaikan perkara yang dihadapi masyarakat secara dekat, khususnya melalui layanan hukum yang semakin berdampak,” ungkap Argap, Jumat (26/6).
Dalam forum yang dihadiri Pimpinan Tinggi di lingkungan Kemenkum dan masyarakat tersebut, Menteri Hukum, Supratman turut hadir secara virtual dari Rusia. Supratman mendengarkan secara langsung permasalahan layanan hukum yang dihadapi masyarakat, baik layanan administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, bantuan hukum, dan layanan lainnya.
“Forum Pasti Ada Solusi ini, sebagai upaya Kementerian Hukum meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga memberikan kepastian kepada masyarakat pengguna layanan. Forum ini menjadi media yang paling efektif untuk kita berkomunikasi antara pengguna layanan, maupun masyarakat yang menginginkan layanan hukum semakin lebih baik,” ungkap Supratman.
Pembaca acara, Sheila Purnama Bulan, turut hadir bersama Inspektur Jenderal Kemenkum, Hendro Pandowo di aula Kemenkum, Jakarta Selatan mendengarkan secara langsung dan virtual aduan masyarakat.
Aduan yang disampaikan terkait layanan kewarganegaraan, layanan kekayaan intelektual, dan layanan administrasi hukum umum yang disampaikan secara langsung maupun virtual. Seluruh aduan ditindaklanjuti secara langsung oleh Pimpinan Tinggi Unit Utama Kemenkum. Selain itu, Menkum turut menyampaikan pandangan, serta mendorong percepatan layanan hukum diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Saya minta agar seluruh aduan masyarakat ini, dapat segera dilesesaikan sesuai ketentuan. Ini bentuk Kementerian Hukum memberikan layanan terbaik dan berdampak bagi masyarakat dan penerima layanan,” pungkasnya.
Adapun program Pasti Ada Solusi digelar setiap Jumat pekan berjalan. Masyarakat dapat menyampaikan aduan dan masukan secara langsung kepada Menkum, melalui QR code yang tersedia. Forum tersebut sebagai upaya Kemenkum memberikan layanan yang responsif kepada masyarakat.
