Ternate – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara (Kanwil Kemenkum Malut) mengikuti secara daring Pidato Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI dan Rapat Paripurna DPR RI terkait Pengantar RUU APBN Tahun 2026, Jumat (14/8). Kegiatan tersebut diikuti dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Jumat 14 Agustus 2026.
Pidato Presiden RI pada dua agenda strategis tersebut, menjadi salah satu agenda kenegaraan penting menjelang peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Presiden Prabowo menyampaikan berbagai capaian penyelenggaraan pemerintahan sekaligus arah kebijakan nasional dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan. Poin-poin utama pidato Presiden tentang ketahanan pangan dan energi, kesejahteraan dan sosial, ekonomi dan hilirisasi, dan kebijakan negara.
Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir (BAS) turut hadir mengikuti jalannya pidato secara virtual bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana, Kadiv Pelayanan Hukum, Rian Arvin, Kabag Tata Usaha dan Umum, La Dariani dan jajaran, secara daring bersama jajaran Kanwil Kemenkum Malut.
Keikutsertaan tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap agenda kenegaraan sekaligus wujud partisipasi jajaran Kementerian Hukum dalam mengikuti perkembangan kebijakan dan arah pembangunan nasional.
Dalam kesempatan tersebut, jajaran Kanwil Kemenkum Malut menyimak penyampaian Presiden yang menjadi bagian dari refleksi perjalanan bangsa selama satu tahun sekaligus gambaran mengenai prioritas pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Momentum Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI juga menjadi kesempatan untuk memperkuat semangat kebangsaan serta meneguhkan kembali komitmen seluruh elemen pemerintahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
Kakanwil Argap Situngkir mengungkapkan bahwa pidato penyampaian arah kebijakan nasional tersebut menjadi penting sebagai landasan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, khususnya dalam mendukung pembangunan hukum dan pelayanan publik. Kebijakan nasional yang disampaikan Presiden menjadi bagian dari konteks yang perlu dipahami oleh jajaran di tingkat pusat maupun wilayah agar pelaksanaan tugas pemerintahan tetap berjalan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.
Argap Situngkir menegaskan bahwa momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya menjadi perayaan atas perjalanan panjang bangsa, tetapi juga menjadi momentum untuk melakukan refleksi dan memperkuat semangat pengabdian.
“Arahan serta pesan yang disampaikan Presiden menjadi bagian penting yang perlu kita cermati dan implementasikan sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing,” ujar Argap Situngkir.
Keikutsertaan secara daring dalam agenda kenegaraan tersebut juga menunjukkan kesiapan Kanwil Kemenkum Malut untuk mengikuti berbagai agenda nasional yang memiliki relevansi dengan pelaksanaan tugas pemerintahan di daerah. Hal ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga kesinambungan informasi dan pemahaman jajaran terhadap kebijakan strategis pemerintah.
Selain itu, momentum kemerdekaan juga diharapkan menjadi pengingat bahwa pengabdian kepada negara harus terus diwujudkan melalui kerja nyata, peningkatan kualitas pelayanan, serta komitmen untuk menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan dan nilai-nilai integritas.
