Morotai – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan kebijakan publik yang adaptif dan berbasis data. Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai yang diwakili oleh Ibu Yunita Utami, S.H., terkait penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Strategi Kebijakan (BSK).
Kegiatan koordinasi ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya mendukung pengembangan kebijakan daerah berbasis evidence based policy serta penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam proses perumusan kebijakan publik yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan pengampu tugas dan fungsi Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara menyampaikan agenda kegiatan Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan yang direncanakan akan dilaksanakan pada 11 Juni
