Ternate – Pembangunan zona integritas (ZI) merupakan program prioritas Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) tahun 2026.
Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir yang akrab disapa BAS mengatakan bahwa zona integritas sejatinya menciptakan pelayanan publik bernilai bagi masyarakat sebagai penerima manfaat layanan.
“Zona integritas yang kita bangun sejatinya menciptakan pelayanan bernilai bagi masyarakat. Publik perlu merasakan kemudahan, kecepatan, kejelasan, dan transparansi layanan yang kit berikan,” ungkap Argap saat memimpin apel pagi, Senin (2/2), yang dihadiri Kadiv P3H, Mia Kusuma Fitriana, Kadiv Yankum, Rian Arvin, pejabat dan pegawai, CPNS, dan P3K.
Argap mengatakan bahwa layanan yang bernilai tercermin melalui kepuasan masyarakat. Untuk itu dirinya menekankan adanya feedback dari masyarakat atas layanan melalui survei kepuasan pelayanan, dan survei integritas layanan.
“Survei ini yang akan menjadi indikator seberapa besar kualitas layanan prima Kemenkum Malut kepada masyarakat. Hasil survei jadi indikator evaluasi dan optimalisasi layanan yang semakin lebih baik,” tutur Argap.
Peran petugas layanan menjadi urgen. Pelaksanaan standar prosedur pelayanan (SOP) dengan mengedepankan senyum, salam dan sapa sangat penting.
“Petugas layanan maupun security adalah garda terdepan layanan. Setiap layanan yang diberikan jadi cermin organisasi,” tegas Argap.
Adapun hasil survei persepsi kualitas pelayanan (SPKP) dan survei penilaian integritas Kemenkum Malut tergolong “sangat baik”. Hasil tersebut menunjukan komitmen Kemenkum Malut dalam membangun zona integritas yang berdampak bagi seluruh pihak.
