Ternate – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) terus memperkuat sinergi dengan perguruan tinggi dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang analisis kebijakan. Hal tersebut ditandai melalui kegiatan audiensi dan koordinasi bersama Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), bertempat di ruang kerja Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Tidore Kepulauan, Rabu (20/5).
Audiensi tersebut dilaksanakan dalam rangka persiapan pelaksanaan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) yang akan digelar Kanwil Kemenkum Malut pada 11 Juni 2026 mendatang. Forum tersebut dirancang sebagai wadah kolaboratif antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan akademisi dalam membahas serta merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis data dan lintas sektor.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir, menyatakan sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi menjadi langkah strategis dalam memperkuat kualitas kebijakan publik di daerah.
“Kolaborasi dengan perguruan tinggi sangat penting dalam mendukung penyusunan kebijakan yang lebih komprehensif, terukur, dan berbasis kajian akademik. Melalui Forum Komunikasi Kebijakan ini, kami berharap tercipta ruang diskusi yang produktif untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Argap.
Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H), Mia Kusuma Fitriana, bersama tim kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK), menjelaskan bahwa FKK menjadi bagian penting dalam penguatan kapasitas Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di lingkungan Kanwil Kemenkum Malut maupun pemerintah daerah se-Maluku Utara.
“FKK merupakan ruang strategis untuk membangun sinergi dan memperkuat kompetensi Analis Kebijakan melalui diskusi bersama para ahli, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih terukur, adaptif, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mia mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperluas kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam proses perumusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan hukum di daerah, termasuk pemanfaatan platform Legal Policy Hub.
“Kami berharap melalui UMMU dapat memberikan kontribusi strategis melalui gagasan dan masukan akademik guna mendukung peningkatan profesionalitas Analis Kebijakan sebagai focal point analisis kebijakan di wilayah,” tambahnya.
Kemudian, Dekan FISIP UMMU, Aji Deni, menyambut baik pelaksanaan audiensi tersebut sebagai bentuk penguatan sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam mendukung tata kelola kebijakan publik yang lebih baik.
“Audiensi ini menjadi langkah strategis dalam mempererat kerja sama antara dunia akademik dan pemerintah, khususnya dalam merumuskan kebijakan yang terstruktur, berbasis data, dan responsif terhadap kebutuhan daerah,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan kesiapan UMMU untuk turut berperan aktif dalam menyukseskan pelaksanaan Forum Komunikasi Kebijakan.
“Kami mendukung pelaksanaan FKK dan menegaskan kesiapan UMMU untuk turut berperan aktif dalam menyukseskan kegiatan tersebut,” pungkasnya.
