Ternate — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, Budi Argap Situngkir (BAS), memberikan pengarahan kepada peserta Magang Hub Batch II dalam apel pagi jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, Senin (21/9). Budi menekankan pentingnya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menerapkan budaya 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun) dalam setiap aktivitas.
Dalam arahannya, Argap mengingatkan peserta magang bahwa selama berada di lingkungan Kemenkum Malut, mereka turut menjadi bagian dari lingkungan pelayanan publik. Karena itu, sikap, kedisiplinan, etika, menjaga kebersihan dan cara berinteraksi dengan masyarakat maupun pegawai perlu menjadi perhatian.
“Berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Terapkan 5S dalam setiap kesempatan, karena pelayanan yang baik dimulai dari sikap kita ketika berinteraksi dengan masyarakat,” ujar Argap.
Argap juga mengingatkan bahwa program Magang Hub bukan hanya menjadi kesempatan untuk memperoleh pengalaman kerja, tetapi juga ruang bagi peserta untuk belajar mengenai budaya kerja, tanggung jawab, kedisiplinan, serta nilai-nilai pelayanan publik.
Selain memberikan pengarahan kepada peserta Magang Hub Batch II, Argap mengingatkan seluruh jajaran untuk tetap menjaga komitmen dalam pemenuhan Data Dukung (Daduk) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Pemenuhan data dukung harus dibarengi dengan pelaksanaan nyata. Jangan sampai hanya sebatas dokumen, tetapi harus tercermin dalam cara kita bekerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Argap.
Menurutnya, pencapaian WBBM membutuhkan konsistensi seluruh jajaran. Setiap pegawai memiliki peran dalam menjaga integritas, meningkatkan kualitas pelayanan, serta membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Melalui apel pagi tersebut, Kemenkum Malut menegaskan komitmen untuk terus membangun budaya pelayanan yang ramah, profesional, dan berintegritas, sekaligus melibatkan generasi muda melalui program Magang Hub dalam lingkungan kerja pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.
