Presiden Prabowo Subianto meminta agar pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dan pembuatan kapal-kapal tangkap ikan yang hingga saat ini telah mampu menyerap puluhan ribu tenaga kerja terus diintensifkan.
“Bapak Presiden memang benar-benar menghendaki kita semua bekerja dengan jauh lebih cepat lagi, terutama di beberapa bidang yang bersifat penciptaan lapangan pekerjaan dan padat karya. Contohnya adalah beliau minta percepatan dalam rangka pembangunan kampung-kampung nelayan dan program pembuatan kapal-kapal tangkap ikan,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai menghadiri Taklimat Awal Tahun, Selasa (06/01/2026), di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Tak hanya membuka lapangan kerja, program pembangunan KNMP dan penyediaan kapal tangkap ikan juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan gizi masyarakat Indonesia.
“Jadi beliau memang ingin sesegera mungkin program-program tersebut karena bersifat selain padat karya juga itu akan meningkatkan produksi protein kita dari sektor perikanan untuk kita bisa meningkatkan asupan protein bagi seluruh rakyat kita,” kata Mensesneg.
Berdasarkan rilis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Rabu (07/01/2026), pembangunan KNMP di 65 lokasi telah menyerap sebanyak 17.550 tenaga kerja dengan rata-rata 270 orang di tiap daerah. Tenaga kerja yang terserap mulai dari tenaga kerja konstruksi, tenaga kerja nelayan, hingga tenaga kerja operasional KNMP. Jumlah tenaga kerja yang diserap diproyeksikan akan terus bertambah seiring dikelolanya fasilitas, logistik perikanan, hingga dukungan layanan hulu dan hilir.
Pembangunan KNMP menjadi bagian dari prioritas nasional untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan perluasan lapangan kerja. Bukan sekadar membangun infrastruktur fisik, tetapi juga model pemberdayaan ekonomi pesisir yang inklusif melalui social engineering.
Pembangunan KNMP pada tahap I menyasar 65 titik yang tersebar di seluruh pesisir Indonesia. Selanjutnya akan menyusul 35 titik tahap kedua yang rencananya dilanjutkan menjadi 1.000 titik pembangunan. (DND/UN – Humas Kemensetneg)
