Ternate – Upaya memperkuat kualitas produk hukum daerah terus didorong oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut). Melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Kanwil Kemenkum Malut menjalin koordinasi strategis dengan DPRD Kabupaten Pulau Morotai dalam rangka menindaklanjuti rencana kerja sama fasilitasi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan tinggi Kanwil, di antaranya Budi Argap Situngkir (BAS), bersama Kepala Divisi (Kadiv) P3H. Dari pihak legislatif, hadir Ketua DPRD dan Ketua Bapemperda Kabupaten Pulau Morotai, yang menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat sinergi lintas lembaga.
Dalam arahannya, Budi Argap Situngkir (BAS) menekankan bahwa kerja sama ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah strategis untuk memastikan setiap produk hukum daerah disusun secara sistematis, mulai dari naskah akademik hingga proses harmonisasi. Menurutnya, kualitas peraturan daerah sangat ditentukan oleh ketepatan analisis dan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Ia juga mendorong DPRD Morotai untuk mengoptimalkan peran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang telah terbentuk di seluruh desa, serta memperkuat pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) guna meningkatkan literasi hukum masyarakat.
“Kerja sama ini harus kita maknai sebagai upaya bersama untuk memastikan setiap produk hukum daerah tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga memiliki kualitas substansi yang kuat dan implementatif. Kami ingin setiap Perda yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta mampu mendorong pembangunan daerah. tegas argap situngkir”
Senada dengan hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Muhamad Rizki, menilai bahwa kolaborasi ini menjadi momentum penting dalam meningkatkan kualitas legislasi daerah. Ia menegaskan bahwa setiap Ranperda harus disusun secara terencana, partisipatif, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat agar mampu memberikan dampak nyata terhadap pembangunan daerah.
“Kami menyambut baik kerja sama ini sebagai langkah konkret dalam meningkatkan kualitas legislasi daerah. DPRD berkomitmen untuk terus bersinergi agar setiap Ranperda yang disusun dapat memberikan kepastian hukum sekaligus manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Pulau Morotai.” ungkap Rizki
Penguatan teknis penyusunan Ranperda turut menjadi fokus dalam kegiatan ini. Kepala Divisi P3H, Mia Kusuma Fitriana, menekankan pentingnya naskah akademik sebagai fondasi ilmiah dalam pembentukan regulasi. Dengan pendekatan berbasis data dan analisis yang komprehensif, diharapkan setiap kebijakan yang dihasilkan tidak hanya normatif, tetapi juga implementatif dan tepat sasaran.
“Peran naskah akademik sangat krusial sebagai dasar ilmiah dalam pembentukan peraturan daerah. Dengan analisis yang komprehensif dan berbasis data, kita dapat memastikan bahwa setiap regulasi yang disusun memiliki arah yang jelas, tepat sasaran, dan mudah diimplementasikan.” Tegas Mia.
Antusiasme juga ditunjukkan oleh Ketua Bapemperda, Darwin Wairo, yang menyatakan kesiapan untuk segera menindaklanjuti rencana kerja sama tersebut, termasuk menyelaraskan aspek administratif dan teknis antar kedua belah pihak.
Menariknya, dalam forum tersebut juga muncul dorongan untuk menghadirkan regulasi yang lebih progresif, salah satunya terkait perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual di daerah. Hal ini dinilai penting sebagai langkah konkret dalam mendorong potensi ekonomi lokal berbasis inovasi dan kreativitas masyarakat.
Koordinasi ini berlangsung dinamis melalui diskusi yang konstruktif dan menghasilkan sejumlah kesepakatan awal terkait ruang lingkup kerja sama. Ke depan, Kanwil Kemenkum Maluku Utara bersama DPRD Kabupaten Pulau Morotai akan melanjutkan proses ini ke tahap teknis guna memastikan setiap tahapan pembentukan peraturan daerah berjalan efektif, terarah, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
