Pasuruan – Pada hari Senin Malam (06/04), Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Bangil menggelar aksi bersih-bersih melalui kegiatan razia gabungan dan tes urine massal. Langkah ini diambil sebagai komitmen nyata dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bebas dari peredaran gelap narkoba dan barang-barang terlarang lainnya. Pelaksanaan kegiatan ini berpusat di seluruh area blok hunian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62. Selain sebagai bentuk perayaan, agenda ini bertujuan untuk memperkuat sinergitas antarinstansi serta memastikan bahwa rutan tetap dalam kondisi aman dan kondusif. Hal ini menjadi bukti bahwa semangat pemasyarakatan tidak hanya sekadar semboyan, tetapi diwujudkan melalui tindakan preventif yang tegas.
Rutan Bangil tidak bergerak sendirian; mereka menggandeng jajaran Aparat Penegak Hukum (APH) eksternal untuk menjaga transparansi dan objektivitas. Personel dari TNI, Polri, serta Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Pasuruan turut diterjunkan ke lapangan. Seluruh pegawai Rutan Bangil pun diwajibkan hadir tanpa terkecuali untuk mengikuti rangkaian pemeriksaan, menunjukkan bahwa kepatuhan hukum berlaku bagi siapa saja di dalam rutan.
Jalannya kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Bangil, Yanuar Rinaldi. Dalam instruksinya, beliau menekankan pentingnya profesionalisme dan pendekatan yang humanis namun tetap tegas saat melakukan penggeledahan di kamar-kamar hunian. Pengawasan ketat dilakukan mulai dari pemeriksaan fisik bangunan, penggeledahan barang milik WBP, hingga pengambilan sampel urine bagi petugas maupun warga binaan.
Melalui razia ini, petugas berhasil mengamankan sejumlah benda yang dilarang berada di dalam blok, sementara hasil tes urine digunakan sebagai instrumen deteksi dini penyalahgunaan narkotika. Yanuar Rinaldi menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya “Tiga Kunci Pemasyarakatan Maju”, yaitu deteksi dini gangguan keamanan, pemberantasan narkoba, dan sinergi dengan aparat penegak hukum.
