Ternate – Komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel terus diperkuat melalui sinergi antarlembaga. Hal tersebut tercermin dalam kehadiran Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) pada kegiatan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Malut yang berlangsung di Gamalama C Ballroom, Hotel Bela Ternate, Kamis (25/6/2026).
Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Malut, Sarbin Sehe memimpin pengambilan sumpah dan melantik R. Agus Prasetyo Budi sebagai Kepala Perwakilan BPKP Malut. Kegiatan ini turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, serta para pemangku kepentingan.
Kehadiran Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara yang diwakili oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Eki Indra Wijaya merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan sinergi antarinstansi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel. Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), BPKP memiliki peran strategis dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, meningkatkan efektivitas pengendalian intern, serta memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir (BAS) menyampaikan bahwa sinergi dengan BPKP menjadi bagian penting dalam memperkuat implementasi prinsip good governance di lingkungan pemerintahan. Melalui fungsi pengawasan dan pendampingan yang dijalankan BPKP, berbagai program dan kebijakan pemerintah diharapkan dapat dilaksanakan secara transparan, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pengawasan yang efektif merupakan salah satu kunci terciptanya pemerintahan yang berintegritas. Kehadiran BPKP sebagai mitra strategis pemerintah di daerah diharapkan dapat terus mendorong peningkatan akuntabilitas dan kualitas tata kelola pemerintahan di Maluku Utara,” ujar Argap.
Momentum pelantikan ini juga menjadi penguatan komitmen bersama antarinstansi untuk terus membangun kolaborasi dalam mendukung pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
