Ternate – Dalam rangka mematangkan persiapan pembukaan Program Studi Magister Kenotariatan di Universitas Khairun, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara menggelar koordinasi bersama Fakultas Hukum Universitas Khairun, Senin (9/11), bertempat di Ruang Rapat Kanwil Kemenkum Malut.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum Malut, Topan Sopuan, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Rian Arvin, beserta jajaran. Sementara itu, rombongan Universitas Khairun dipimpin oleh Sultan Alwan, selaku Dekan Fakultas Hukum, didampingi Ambriyanto, Wakil Dekan I, serta Mardia Ibrahim dari Bagian Keuangan.
Koordinasi ini dilaksanakan sebagai langkah awal untuk memastikan kesiapan berbagai aspek pendukung menjelang rencana kunjungan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) pada 21 November 2026. Kunjungan tersebut direncanakan untuk melihat secara langsung kesiapan Universitas Khairun dalam mendukung pembukaan Program Studi Magister Kenotariatan.
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada kesiapan administrasi akademik, sarana dan prasarana, penyusunan agenda serta susunan acara kunjungan, termasuk koordinasi dengan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Maluku Utara. Selain itu, kedua pihak turut membahas pembagian tugas agar seluruh rangkaian persiapan dapat berjalan secara terarah dan terkoordinasi.
Kakanwil Kemenkum Malut, Topan Sopuan, menyampaikan bahwa koordinasi lintas institusi menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan pembukaan Program Studi Magister Kenotariatan. Menurutnya, sinergi antara Kanwil Kemenkum Malut dan Universitas Khairun perlu terus diperkuat agar setiap kebutuhan dan tahapan persiapan dapat ditindaklanjuti dengan baik.
“Pembukaan Program Studi Magister Kenotariatan merupakan langkah strategis dalam mendukung pengembangan pendidikan hukum di Maluku Utara, khususnya dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang kenotariatan. Karena itu, diperlukan koordinasi dan kesiapan bersama agar seluruh proses dapat berjalan sesuai dengan rencana,” ujar Topan.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun, Sultan Alwan, menyambut baik koordinasi tersebut dan berharap kerja sama dengan Kanwil Kemenkum Malut dapat terus terjalin dalam mendukung persiapan pembukaan program studi.
“Kami menyambut baik koordinasi ini sebagai langkah penting dalam mempersiapkan pembukaan Program Studi Magister Kenotariatan di Universitas Khairun. Dukungan dan sinergi dengan Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara sangat kami harapkan, khususnya dalam memastikan kesiapan administrasi, sarana dan prasarana, serta berbagai aspek pendukung lainnya. Kami berharap melalui koordinasi yang intensif, rencana pembukaan program studi ini dapat dipersiapkan dengan baik dan segera terealisasi,” ungkap Sultan.
Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Rian Arvin, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses koordinasi dan memastikan berbagai kebutuhan yang telah dibahas dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peran masing-masing pihak.
“Persiapan ini membutuhkan koordinasi yang berkesinambungan. Kami akan terus berkomunikasi dengan Universitas Khairun dan pihak terkait agar aspek administrasi, sarana pendukung, serta agenda kunjungan dapat dipersiapkan secara optimal,” jelas Rian.
Melalui pertemuan ini, kedua pihak memperoleh gambaran awal mengenai kebutuhan persiapan serta langkah-langkah yang perlu segera ditindaklanjuti. Koordinasi lanjutan akan terus dilakukan untuk memastikan kesiapan administrasi, fasilitas, agenda kunjungan, serta keterlibatan pihak-pihak terkait.
Sinergi ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya Program Studi Magister Kenotariatan di Universitas Khairun sekaligus memperluas akses pendidikan tinggi di bidang kenotariatan bagi masyarakat Maluku Utara.
