Purwokerto – Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto mengikuti kegiatan Penyampaian Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Tahun 2025 yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting, Senin (03/8/2026). Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Lapas Kelas IIA Purwokerto, Aliandra Harahap, beserta pejabat struktural dan jajaran pegawai. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah juga hadir di Lapas Purwokerto dan mengikuti kegiatan bersama jajaran sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Kegiatan diawali dengan sambutan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK secara serius dan bertanggung jawab guna memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selanjutnya, Ketua I BPK RI menyampaikan bahwa pengelolaan data merupakan salah satu kunci utama dalam pengambilan kebijakan. Negara diharapkan mampu menggunakan sumber data yang valid sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan tepat sasaran. Selain itu, beliau menegaskan bahwa penggunaan keuangan negara harus sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat dan audit yang dilaksanakan merupakan bentuk sinergi antara BPK dan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan untuk memastikan tata kelola keuangan negara berjalan dengan baik serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kepala Lapas Kelas IIA Purwokerto, Aliandra Harahap, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi penguatan bagi seluruh jajaran dalam meningkatkan pemahaman terhadap pentingnya pengelolaan data yang valid, akuntabilitas keuangan, serta pemanfaatan anggaran yang efektif dan efisien. “Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap arahan yang disampaikan dalam kegiatan ini dengan memperkuat tata kelola administrasi dan keuangan, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan dapat berjalan secara profesional, transparan, dan berintegritas,” ujar Aliandra Harahap.
Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas IIA Purwokerto menegaskan komitmennya untuk terus mendukung terwujudnya tata kelola keuangan negara yang baik serta meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan yang berorientasi pada hasil dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sinergi antara BPK, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, serta jajaran pemasyarakatan diharapkan mampu mendorong terciptanya pemerintahan yang semakin akuntabel, efektif, dan terpercaya.
(Humas Lapas Purwokerto)
