Ternate – Upaya memperkuat perlindungan dan pengembangan potensi kekayaan intelektual daerah menjadi perhatian dalam kunjungan kerja Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara, Kamis (12/11).
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Malut, Topan Sopuan, dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kekayaan Intelektual. Kunjungan ini dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, M. Iqbal Ruray bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Kuntu Daud, Husni Bopeng dan Is Suaib.
Pertemuan berlangsung dengan membahas sejumlah aspek penting terkait rencana pembentukan regulasi daerah tentang Kekayaan Intelektual, mulai dari substansi pengaturan, perlindungan kekayaan intelektual, pengembangan potensi daerah, hingga penguatan landasan hukum yang dapat menjadi pedoman dalam pemajuan kekayaan intelektual di Maluku Utara.
Kakanwil Kemenkum Malut, Topan Sopuan, menyambut baik kunjungan dan inisiatif DPRD Provinsi Maluku Utara dalam mengusulkan pembentukan Ranperda tentang Kekayaan Intelektual. Menurut Topan, regulasi daerah memiliki peran penting dalam memberikan arah dan dukungan terhadap perlindungan serta pengembangan potensi kekayaan intelektual yang dimiliki daerah.
“Kami menyambut baik inisiatif DPRD Provinsi Maluku Utara dalam mendorong pembentukan Ranperda tentang Kekayaan Intelektual. Maluku Utara memiliki berbagai potensi daerah yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan. Karena itu, diperlukan regulasi yang tepat agar potensi tersebut dapat dikembangkan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat maupun daerah,” ujar Topan.
Ia juga menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Malut siap memberikan dukungan sesuai tugas dan kewenangan, khususnya melalui pemberian masukan serta rekomendasi dari aspek hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, rancangan regulasi yang disusun diharapkan memiliki landasan hukum yang kuat dan substansi yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Iqbal Ruray, menyampaikan bahwa usulan Ranperda tentang Kekayaan Intelektual merupakan salah satu langkah untuk memberikan perhatian lebih terhadap potensi dan hasil kreativitas masyarakat Maluku Utara. Ia berharap melalui regulasi tersebut, kekayaan intelektual daerah dapat memperoleh perlindungan sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi masyarakat.
“Kami memandang bahwa kekayaan intelektual merupakan potensi daerah yang perlu dilindungi dan dikembangkan. Melalui usulan Ranperda ini, kami berharap ada landasan regulasi yang dapat memberikan perlindungan lebih baik terhadap kekayaan intelektual di Maluku Utara, sekaligus mendorong potensi lokal agar memiliki nilai tambah dan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” ungkap Iqbal.
Menanggapi hal tersebut, Topan kembali menegaskan pentingnya koordinasi sejak tahap perencanaan dan penyusunan rancangan peraturan daerah. Menurutnya, keterlibatan Kanwil Kemenkum sejak awal dapat membantu memastikan kesesuaian substansi rancangan regulasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghindari potensi tumpang tindih pengaturan.
“Kami berharap koordinasi ini dapat terus berlanjut hingga tahapan penyusunan dan pembahasan Ranperda. Kanwil Kemenkum Malut siap berkolaborasi dan memberikan masukan yang diperlukan agar regulasi yang dihasilkan benar-benar berkualitas, memiliki kepastian hukum, serta dapat diimplementasikan untuk mendukung perlindungan dan pengembangan kekayaan intelektual di Maluku Utara,” tegas Topan.
Melalui pertemuan ini, Kanwil Kemenkum Malut dan DPRD Provinsi Maluku Utara diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam proses pembentukan regulasi daerah. Kolaborasi tersebut menjadi langkah penting untuk menghadirkan kebijakan yang tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga mampu mendorong pemanfaatan potensi kekayaan intelektual sebagai salah satu kekuatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara.