Ternate – Dalam rangka mempererat hubungan dan membangun sinergi antarlembaga, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut), Topan Sopuan, melaksanakan kunjungan silaturahmi kepada Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Iqbal Ruray, Selasa (10/11).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan diri sekaligus memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Kanwil Kemenkum Malut dengan DPRD Provinsi Maluku Utara. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, dengan pembahasan mengenai peluang kerja sama di bidang pembangunan hukum daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Topan Sopuan menyampaikan pentingnya membangun hubungan kelembagaan yang baik sebagai landasan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi. Ia berharap komunikasi yang terjalin dapat membuka ruang kolaborasi, khususnya dalam pembentukan dan harmonisasi produk hukum daerah serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
“Kami berharap melalui silaturahmi ini, hubungan dan komunikasi antara Kanwil Kemenkum Malut dengan DPRD Provinsi Maluku Utara dapat semakin erat. Ke depan, kami ingin membangun sinergi yang lebih konkret, terutama dalam mendukung pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Topan.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Iqbal Ruray, menyambut baik kunjungan silaturahmi tersebut. Ia berharap hubungan baik yang telah terjalin dapat terus dipelihara dan dikembangkan melalui komunikasi serta koordinasi yang berkelanjutan.
“Kami menyambut baik kunjungan ini. Tentunya, hubungan antara DPRD dan Kanwil Kemenkum sangat penting, khususnya dalam mendukung proses pembentukan peraturan daerah agar produk hukum yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik, sesuai dengan ketentuan, dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat,” ungkap Iqbal.
Melalui pertemuan ini, diharapkan terbangun koordinasi yang semakin kuat antara Kanwil Kemenkum Malut dan DPRD Provinsi Maluku Utara. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan pembangunan hukum daerah serta menghadirkan produk hukum yang memberikan kepastian dan manfaat bagi masyarakat.
