Ternate — Inovasi Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara yang terhimpun pada Portal Basigaro disiapkan untuk didaftarkan melalui Sistem Inovasi Kementerian Hukum (SINOVA) sebagai bagian dari upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara memperkuat inovasi pelayanan publik berbasis digital. Inovasi ini dikembangkan untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi dan layanan hukum, termasuk bantuan hukum gratis melalui SI PERAHU, Layanan Percepatan Pelayanan Kekayaan Intelektual (GERCEP YANKI), Layanan Konsultasi Online (SI TEMAN), Layanan Pelaporan Online (INGA INGA) serta Dashboard kinerja SASADU.
Pendaftaran melalui SINOVA menjadi langkah strategis agar Basigaro tidak hanya berfungsi sebagai platform layanan digital, tetapi juga memiliki tata kelola inovasi yang terdokumentasi, terukur, dan berkelanjutan. Persiapan tersebut mencakup pemenuhan dokumen pendukung, penjelasan substansi inovasi, serta identifikasi manfaat yang diberikan kepada masyarakat.
Kakanwil Kemenkum Malut, Topan Sopuan, menegaskan bahwa inovasi harus berangkat dari kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan pelayanan. Menurutnya, pemanfaatan teknologi harus diikuti dengan peningkatan kualitas layanan agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya.
“Inovasi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Portal Basigaro menjadi salah satu upaya Kanwil Kemenkum Malut untuk menghadirkan akses layanan hukum yang lebih mudah. Karena itu, pengembangannya perlu terus diperkuat, baik dari sisi kualitas layanan, tata kelola, maupun keberlanjutannya,” ujar Sopuan.
Persiapan tersebut sejalan dengan kegiatan Penguatan Ekosistem Inovasi di Lingkungan Kementerian Hukum yang diselenggarakan Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum secara virtual, Selasa (10/11/2026). Kegiatan ini mendorong seluruh satuan kerja untuk menginventarisasi, mengembangkan, dan mendokumentasikan inovasi secara sistematis.
Dalam kegiatan tersebut, disampaikan bahwa inovasi pelayanan publik harus diawali dengan identifikasi akar permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Inovasi tidak cukup hanya menawarkan kebaruan, tetapi harus mampu menyederhanakan prosedur, meningkatkan efektivitas pelayanan, serta memberikan dampak nyata dan berkelanjutan. Pengembangannya juga mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik.
SINOVA merupakan sarana pengelolaan inovasi di lingkungan Kementerian Hukum yang mencakup tahapan pengusulan, verifikasi dokumen dan substansi, penetapan melalui penerbitan Surat Keputusan, hingga penyimpanan dalam repositori inovasi. Sistem ini juga mendukung pendaftaran inovasi untuk mengikuti kompetisi sesuai periode yang ditetapkan.
Melalui pengembangan Portal Basigaro dan persiapan pendaftarannya melalui SINOVA, Kanwil Kemenkum Malut mendorong inovasi yang tidak berhenti pada aspek digitalisasi, tetapi berorientasi pada kemudahan akses, peningkatan kualitas, dan perluasan manfaat layanan hukum bagi masyarakat.
