Ternate – Pelayanan publik yang cepat dan tepat kepada masyarakat harus jadi prioritas. Masyarakat sebagai penerima manfaat layanan patut dijadikan rujukan evaluasi dan penilaian sebagai dasar rujuan peningkatan kualitas pelayanan.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto menyampaikan hal tersebut saat memimpin apel bersama jajaran Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum (Kemenkum), dan Kemenham.
“Kepuasan masyarakat harus menjadi patokan kita dalam menilai seberapa besar pelayanan yang telah diberikan satker masing-masing,” ujar Agus secara virtual, Senin (16/6).
Agus turut mendorong peran seluruh jajaran untuk berkontribusi positif dalam memajukan organisasi di lingkungan kerja masing-masing. Untuk itu ia memberikan wejangan kepada jajaran khususnya pada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) agar dapat membangun kerja sama tim, menghormati rekan kerja dan pimpinan, menghindari perselisihan, dan memperkuat tanggung jawab pelaksanaan tugas.
Kakanwil Kemenkum Maluku Utara (Malut), Budi Argap Situngkir turut hadir secara virtual bersama Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Manajerial dan Non Manajerial Kemenkum Malut, Kemenimipas Malut, dan Kemenham Malut.
Argap Situngkir turut mendorong jajaran Kanwil Kemenkum Malut agar memprioritaskan pelayanan masyarakat, baik layanan kekayaan intelektual, layanan administrasi hukum umum, layanan bantuan hukum, harmonisasi produk hukum daerah, dan layanan fasilitatif lainnya.
“Peningkatan pelayanan masyarakat merupakan komitmen Kanwil Kemenkum Malut sebagai bagian implementasi reformasi birokrasi, dan pembangunan zona integritas,” ungkap Argap Situngkir.
Adapun kepuasan masyarakat atas pelayanan Kemenkum Malut terus dilakukan penilaian melalui survei yang dilakukan setiap bulan. Hasil penilaian sepanjang periode semester I 2025 menunjukan bahwa masyarakat “sangat puas” atas layanan Kanwil Kemenkum Malut.
