oleh

Angkat Tantangan Regulasi di Wilayah Kepulauan, Kemenkum Malut Dorong Penguatan Sinergi Pusat dan Daerah

JAKARTA — Kondisi geografis kepulauan, keterbatasan sumber daya manusia, hingga belum optimalnya pelibatan Kantor Wilayah dalam perencanaan regulasi daerah menjadi sejumlah tantangan pembentukan produk hukum daerah di Maluku Utara. Persoalan tersebut disampaikan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara, Mia Kusuma Fitriana, dalam Dialog Nasional yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Gedung Nusantara V.

Mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, Topan Sopuan, Mia memaparkan kondisi empiris perencanaan dan harmonisasi produk hukum daerah di Maluku Utara. Dialog Nasional tersebut mengangkat tema “Membangun Ekosistem Regulasi Pusat-Daerah: Sinergi DPD RI, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum untuk Perda yang Sahih, Selaras, dan Efektif Dilaksanakan”.

Dalam paparannya, Mia mengungkapkan bahwa masih terdapat pemerintah daerah yang belum melibatkan Kanwil Kemenkum dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Selain itu, perencanaan Propemperda dinilai belum sepenuhnya disusun berdasarkan skala prioritas dan belum terkoordinasi secara terpadu.

Baca Juga  Perayaan Natal di Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang Bersama Lapas/Rutan Se-Tangerang Raya

Tantangan juga ditemukan dalam proses harmonisasi rancangan peraturan daerah (Ranperda). Di antaranya keterbatasan sumber daya manusia, kecenderungan pemerintah daerah memilah produk hukum yang akan diharmonisasi, serta belum optimalnya kepatuhan daerah dalam melaksanakan harmonisasi terhadap Ranperda yang telah masuk dalam Propemperda.

“Dalam konteks Maluku Utara, terdapat tantangan nonteknis dalam perencanaan dan perancangan peraturan daerah, seperti kondisi geografis kabupaten/kota yang berbasis kepulauan, kendala sarana dan prasarana infrastruktur, serta jaringan ketika kegiatan berlangsung secara daring,” jelas Mia.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Kanwil Kemenkum Malut terus mengoptimalkan fasilitasi perencanaan dan harmonisasi produk hukum daerah. Berdasarkan data Januari hingga 10 November 2026, Kanwil Kemenkum Malut telah melaksanakan 30 kali fasilitasi perencanaan produk hukum daerah, serta mengharmonisasi 34 Peraturan Daerah dan 114 Peraturan Kepala Daerah.

Baca Juga  Perkuat Harmonisasi Regulasi, Kemenkum Gelar Forum Koordinasi Pusat dan Daerah

Kakanwil Kemenkum Malut, Topan Sopuan, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan setiap regulasi yang dibentuk memiliki kualitas substansi yang baik, selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, serta dapat dilaksanakan secara efektif.

“Pembentukan regulasi daerah harus dilakukan melalui perencanaan yang matang dan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan serta kompetensi di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kanwil perlu dilibatkan sejak tahap awal agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga menjawab kebutuhan dan karakteristik daerah,” tegas Topan.

Sebagai langkah perbaikan, Mia mendorong agar Kanwil Kemenkum dilibatkan sejak tahap awal perencanaan pembentukan Perda. Penguatan koordinasi dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi juga diperlukan untuk memastikan setiap permohonan fasilitasi produk hukum daerah didukung dokumen hasil harmonisasi dari Kanwil Kemenkum.

Baca Juga  Tepat Satu Tahun Jawara Beton, Menteri Imipas Tinjau Pembinaan Produktif Warga Binaan di Lapas Kelas I Tangerang

Selain itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan kepada pemerintah daerah mengenai pentingnya harmonisasi, disertai penguatan kualitas dan kuantitas jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah.

Dialog Nasional tersebut diselenggarakan untuk menghimpun pandangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan pemerintah daerah mengenai perencanaan serta perancangan produk hukum daerah, kualitas substansi regulasi, dan kapasitas kelembagaan. Kegiatan dibuka oleh Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Yorrys Raweyai, dan Marthin Billa, serta dihadiri Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI Stefanus B.A.N. Liow.

Menutup paparannya, Mia meminta dukungan DPD RI terhadap penguatan kelembagaan Kanwil Kemenkum, khususnya dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas di wilayah kepulauan. Dukungan terhadap aksesibilitas dan sarana pendukung pelaksanaan harmonisasi juga dinilai penting agar pelayanan pembentukan produk hukum daerah dapat menjangkau seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara secara optimal.

News Feed