Ternate – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) melaksanakan rapat harmonisasi dua Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Halmahera Timur, secara daring melalui Zoom Meetings dan luring di Ruang Pala Ternate, Kanwil Kemenkum Malut, Rabu (18/11).
Dua Ranperbup yang diharmonisasi tersebut, yakni Ranperbup tentang Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah serta Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk penyelenggaraan pendidikan Kelompok Bermain, Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, serta Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Swasta.
Kakanwil Kemenkum Malut, Topan Sopuan, menyampaikan pentingnya pelaksanaan harmonisasi sebagai upaya memastikan setiap produk hukum daerah memiliki kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Melalui proses ini, diharapkan rancangan peraturan yang disusun memiliki landasan hukum yang kuat, tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan, serta dapat diterapkan secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Harmonisasi merupakan tahapan penting dalam memastikan setiap produk hukum daerah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kami berharap melalui sinergi dan koordinasi yang baik antara Kanwil Kemenkum Malut dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, kedua Ranperbup ini dapat disempurnakan menjadi regulasi yang berkualitas, tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan, serta mampu memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkap Topan.
Kegiatan diawali dengan arahan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana, yang menyampaikan bahwa proses harmonisasi menjadi ruang bagi pemrakarsa untuk memberikan klarifikasi, masukan, maupun tanggapan terhadap hasil telaah Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Malut. Hal ini dilakukan guna memastikan kedua Ranperbup tersebut selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Ifdal Rajak, menyampaikan apresiasi kepada Kanwil Kemenkum Malut atas dukungan dan sinergi yang selama ini terjalin dalam proses pembentukan produk hukum daerah. Menurutnya, pendampingan harmonisasi sangat membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan regulasi yang berkualitas, tepat waktu, efektif, dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Dalam pembahasan Ranperbup tentang Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, Tim Kerja Harmonisasi memberikan sejumlah catatan, di antaranya terkait batasan kewenangan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, penambahan beberapa frasa dalam ketentuan umum, serta perbaikan kesalahan penulisan mengenai jangka waktu penagihan pajak.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Halmahera Timur, Ismail Addin, menyampaikan bahwa berbagai masukan yang diberikan akan segera ditindaklanjuti, termasuk melakukan konfirmasi terhadap pembagian kewenangan dengan pemerintah provinsi serta memperbaiki substansi dan teknis penulisan dalam rancangan peraturan tersebut.
Selanjutnya, pada pembahasan Ranperbup tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOSDA, Tim Perancang menyampaikan sejumlah catatan terkait penyusunan norma, khususnya mekanisme penyaluran dana BOSDA, serta beberapa perbaikan teknis lainnya. Perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur menyambut baik masukan tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk melakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menutup kegiatan, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Malut, Eki Indra Wijaya, meminta agar hasil harmonisasi segera ditindaklanjuti melalui penyempurnaan naskah dan penyampaian draf bersih melalui aplikasi e-Harmonisasi. Ia juga berharap koordinasi dan pelaksanaan harmonisasi produk hukum daerah antara Kanwil Kemenkum Malut dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dapat terus ditingkatkan guna menghasilkan regulasi daerah yang berkualitas dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.











