Ternate — Konflik antarwarga di Maluku Utara tak selalu berakhir di meja hijau. Hingga Oktober 2026, sebanyak 398 perkara terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) berhasil dimediasi melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang tersebar di desa dan kelurahan. Angka itu menunjukkan peran Posbankum mulai bergeser dari sekadar tempat memperoleh bantuan hukum menjadi ruang penyelesaian konflik masyarakat di tingkat paling dekat dengan warga.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, Topan Sopuan, mengatakan terdapat 1.185 Posbankum yang telah tersebar di desa dan kelurahan di provinsi tersebut. Layanan ini dapat dimanfaatkan masyarakat secara gratis untuk memperoleh konsultasi, mediasi, maupun advokasi hukum.
Menurut Topan, penyelesaian persoalan di tengah masyarakat tidak harus menunggu konflik berkembang menjadi perkara yang dibawa ke pengadilan. Posbankum, kata dia, dapat menjadi ruang awal untuk mempertemukan pihak-pihak yang berselisih dan mencari jalan keluar secara damai.
“Mari bersama kita jaga perdamaian dan persaudaraan. Kami mendorong agar penyelesaian konflik di antara masyarakat dapat diselesaikan melalui Posbankum pada setiap desa maupun kelurahan di Maluku Utara,” kata Topan, Sabtu, 14 November 2026.
Ia mengatakan Posbankum hadir untuk menjembatani persoalan hukum masyarakat melalui mediasi, advokasi, dan konsultasi. Dengan mekanisme tersebut, masyarakat diharapkan dapat menyelesaikan persoalan tanpa harus terjebak dalam konflik berkepanjangan.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana, mengatakan keberadaan Posbankum ditujukan untuk memperluas akses keadilan, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi maupun pemahaman mengenai hukum.
Posbankum, kata Mia, ditempatkan hingga tingkat desa dan kelurahan agar masyarakat tidak harus menghadapi persoalan hukum seorang diri atau mengeluarkan biaya besar hanya untuk memperoleh informasi awal mengenai hak dan penyelesaian hukum yang tersedia.
“Posbankum harus menjadi tempat masyarakat mendapatkan pemahaman hukum sekaligus penyelesaian masalah secara damai,” ujar Mia.
Ia menekankan layanan tersebut perlu dibangun sebagai ruang penyelesaian masalah yang humanis, cepat, dan solutif. Dengan begitu, kehadiran Posbankum bukan hanya memberikan bantuan ketika perkara sudah terjadi, tetapi juga memperkecil kesenjangan informasi hukum di tengah masyarakat.
Di Maluku Utara, 398 perkara kamtibmas yang telah dimediasi hingga September menjadi gambaran bahwa penyelesaian konflik dapat dimulai dari tingkat paling bawah, desa dan kelurahan. Posbankum menjadi salah satu instrumen yang disiapkan negara agar persoalan hukum warga tidak selalu berujung pada proses peradilan.
