Ternate – Keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Provinsi Maluku Utara terus menunjukkan peran penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum secara gratis. Berdasarkan data posbankum.kemenkum.go.id sebanyak 1.185 Posbankum yang tersebar di wilayah Maluku Utara telah memberikan 2.437 layanan bantuan hukum gratis atas permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut), Topan Sopuan mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan Posbankum untuk menyelesaikan berbagai konflik atau permasalahan hukum di lingkungan masyarakat.
Melalui Posbankum, lanjut Topan, setiap masalah hukum dapat diselesaikan melalui mediasi, konsultasi, dan advokasi oleh kepala desa atau lurah, paralegal, babinsa, babinkantibmas, dan tokoh masyarakat untuk dicari solusi atas permasalahan warga.
“Posbankum hadir untuk memberikan kepastian hukum dan akses keadilan bagi masyarakat, bahkan tanpa perlu sampai ke ranah pengadilan,” ungkap Topan.
Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana, menjelaskan bahwa Posbankum hadir untuk memperluas pemerataan akses keadilan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.
“Melalui kehadiran Posbankum, kami ingin memastikan bahwa setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap layanan hukum tanpa terkendala biaya maupun keterbatasan pengetahuan hukum,” ujar Mia.
Berdasarkan data layanan, permasalahan yang ditangani mencakup berbagai bidang, baik perkara perdata, pidana, maupun tata usaha negara. Persoalan yang banyak dijumpai di tengah masyarakat antara lain gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, kekerasan dalam rumah tangga, sengketa tanah, penganiayaan, pencemaran nama baik, hingga pencurian.
Sementara itu, Lurah Akehuda, Farida Saleh menyampaikan manfaat keberadaan Posbankum di dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menimpah warga di kelurahannya. Menurutnya kehadiran Posbankum menjadi salah satu upaya untuk membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban hukum, sekaligus memperoleh arahan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
“Alhamdulillah masalah yang menimpah warga seperti kenakalan remaja, ketertiban, sampai sengketa tanah dapat diselesaikan melalui Posbankum Kelurahan Akehuda,” ungkapnya.
Melalui penguatan Posbankum, Kanwil Kemenkum Malut terus mendorong terwujudnya pelayanan hukum yang inklusif dan merata. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus memperkuat budaya penyelesaian permasalahan hukum secara tepat sesuai ketentuan yang berlaku.
