Wakil Gubernur Banten, A Dimyati Natakusumah mengatakan, untuk menjadi seorang pemimpin harus cerdas, berakhlak, komunikatif, dan semangat atau proaktif.
Pemerintah dan masyarakat menuntut seorang pemimpin atau pejabat yang berdedikasi, berintegritas, dan melayani.
Hal itu disampaikan Dimyati saat memberikan materi Integritas Kepemimpinan pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II di Badan Pemgembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Banten Jl. Lintas Timur AMD No. 6, Kadumerak, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Selasa (24/6/2025).
Dikatakan Dimyati, Eselon 2 adalah jabatan tinggi pratama, jabatan yang sangat strategis. PKN dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, dedikasi, integritas, dan melayani kepada para peserta.
Dimyati mengungkapkan, tantangan yang dihadapi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) ketika menjadi pemimpin antara lain: pertama, tekanan politik dan kepentingan tertentu. Tantangan itu bisa berujung pada ketidakpuasan masyarakat.
Kedua, lanjutnya, adalah berada di zona abu – abu yang bisa mengarah kepada kolusi, korupsi, dan nepotisme. Sehingga, seorang pemimpin harus normatif dan harus punya integritas.
Tantangan ketiga adalah permisif, membiarkan hal – hal yang merusak. “Seorang pemimpin harus punya jati diri. Melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku. Insya-Allah selamat,” ucap Dimyati.
Dalam kesempatan itu, Dimyati juga memberikan formula kemampuan yang harus dimiliki untuk berhasil menjadi seorang pemimpin, yakni: perencanaan yang bagus, penganggaran, pengawasan dan evaluasi, pembagian tugas atau distribution power, pelaporan, pertemuan kombinasi atau kolaborasi, peningkatan kinerja, pengambilan keputusan, serta pengelolaan keuangan atau value for money.
Selain itu, lanjut Dimyati, seorang pemimpin harus mampu meningkatkan kepercayaan orang lain terhadap dirinya, mampu membangun budaya organisasi, mampu menerapkan sistem, mampu menjadi panutan atau teladan, menghindari conflict of interest (kepentingan tersembunyi/terselubung;red), mampu mendorong kinerja yang berkelanjutan, menjaga akuntabilitas atau dapat dipertanggungjawabkan, serta mampu menjembatani kepentingan pusat dan daerah.
