Pemerintah Kota Bekasi kembali menorehkan capaian positif. Berdasarkan hasil penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2025 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kota Bekasi meraih predikat “Sangat Baik” dengan skor 90,41.
Capaian ini menunjukkan bahwa proses pengadaan barang dan jasa di Kota Bekasi dinilai semakin tertib, transparan, dan akuntabel, sekaligus mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun sistem yang bersih dan profesional.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukan sekadar prestasi birokrasi, melainkan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
“Kalau pengelolaan anggaran tertib dan transparan, yang untung bukan pemerintah, tapi warga. Pembangunan bisa lebih cepat, pelayanan lebih tepat, dan tidak ada lagi anggaran yang tersendat,” ujar Tri.
Menurutnya, tata kelola pengadaan yang baik memastikan setiap program pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat, mulai dari perbaikan jalan, drainase, fasilitas kesehatan, hingga pelayanan publik di tingkat wilayah.
Tri menekankan bahwa Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen menjadikan anggaran daerah sebagai alat keberpihakan kepada rakyat.
“Uang dari warga harus kembali ke warga. Itu prinsip kami. Karena tugas pemerintah bukan sekadar mengelola anggaran, tapi memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan warga Bekasi,” tegasnya.
Menurutnya, Pemkot Bekasi akan terus memperkuat sistem pengadaan yang terbuka dan berbasis digital, sekaligus meningkatkan kualitas aparatur agar pemerintahan berjalan semakin efektif, bersih, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
(*)
