Pemerintah terus memperkuat operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah dengan potensi kebakaran tinggi. Hingga Jumat (21/08/2026), sebanyak 52 pesawat telah dikerahkan untuk mendukung operasi di enam provinsi di Sumatra dan Kalimantan.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa pada Jumat siang, lima pesawat TNI Angkatan Udara kembali diberangkatkan dari Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, menuju Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.
“Lima pesawat TNI AU kembali diberangkatkan dari Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, menuju Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur untuk memperkuat 30 armada BNPB yang telah beroperasi di tiga provinsi terdampak di Kalimantan,” tulis Seskab.
Selain lima pesawat tersebut, TNI AU juga menyiagakan sejumlah pesawat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Armada tersebut disiapkan untuk bergerak sewaktu-waktu sesuai kebutuhan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan perkembangan situasi di lapangan.
Berdasarkan laporan Kepala BNPB, Suharyanto, sebanyak 52 pesawat telah dikerahkan dalam operasi penanganan karhutla di enam provinsi dengan potensi kebakaran tinggi, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.
“Dari jumlah tersebut, 30 pesawat beroperasi di wilayah Kalimantan dan 22 pesawat di wilayah Sumatra,” lanjut Seskab.
Armada yang ditempatkan di Kalimantan terdiri atas berbagai jenis pesawat dan helikopter yang mendukung kegiatan patroli, operasi modifikasi cuaca (OMC), serta pemadaman kebakaran dari udara melalui water bombing.
Operasi udara tersebut telah berlangsung secara intensif. Pada Kamis dan Jumat, 20–21 Agustus 2026, armada BNPB bersama TNI melakukan operasi water bombing untuk menjangkau dan memadamkan titik-titik karhutla dari udara di wilayah terdampak.
Penambahan armada udara tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk memperkuat penanganan karhutla sekaligus meningkatkan kecepatan respons terhadap titik-titik kebakaran yang berpotensi meluas.
Pemerintah juga terus berupaya menekan dampak kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan, sekaligus melindungi keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan di wilayah terdampak. (BPMI Setpres)
