Ternate – Maluku Utara (Malut) sebagai daerah kepulauan perlu pendekatan pelayanan dan pembinaan hukum terintegrasi berbasis teknologi informasi yang memudahkan aksesibilitas penerima manfaat layanan.
Guna mendukung pelayanan terintegrasi di tingkat wilayah, Ketua Tim Komunikasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Malut, Ridwan Lobubun dalam implementasi aksi perubahan bertajuk “Akselerasi Pelayanan Terintegrasi melalui Portal Basigaro (Bangun Sinergi Pelayanan Hukum Responsif)” mendorong layanan terintegrasi nantinya berperan dalam akselerasi layanan hukum yang berdampak bagi masyarakat kepulauan di Malut.
Pada seminar aksi perubahan, Ridwan memaparkan progres pengembangan inovasi Basigaro bersama Tim Efektif. Menurutnya, Inovasi Basigaro lahir dari diagnosa masalah eksternal organisasi, yakni kondisi pertumbuhan ekonomi Malut yang tinggi, namun masih belum bersifat inklusif. Di sisi lain, Kanwil Kemenkum Malut memiliki tugas dan fungsi yang sangat strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi inklusif tersebut.
“Gagasannya sederhana. Kanwil Kemenkum Malut memiliki inovasi layanan di tingkat wilayah. Seperti layanan pendampingan kekayaan intelektual, AHU, layanan bantuan hukum, layanan pengaduan masyarakat, dan layanan konsultasi virtual. Seluruh layanan tersebut, masih terpisah. Sehingga kami berinisiatif untuk mengintegrasikan seluruh layanan tersebut dalam satu portal,” ungkapnya saat seminar akhir Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Badan Pembinaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum Angkatan CCVIII tahun 2026, Selasa (11/08/2026).
Ia mengapresiasi kolaborasi dan sinergi Tim Efektif, Pembina, Mentor, Coach, Tim Pusdatin dan jajaran Kemenkum Malut yang terus mendukung implementasi aksi perubahan.
Sekretaris Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Hukum (Kemenkum), Hantor Situmorang selaku penguji mendukung hasil implementasi pengembangan inovasi portal Basigaro. Ia menilai Basigaro bersifat strategis sehingga perlu blue print yang matang dalam jangka menengah dan panjang. Sebab, ia memiliki dampak dalam memudahkan layanan Kemenkum Malut dalam satu portal.
“Inovasi Basigaro menurut saya, ngeri-ngeri sedap. Karena menghubungkan seluruh layanan di tingkat wilayah Kanwil Kemenkum Malut. Saya meminta agar Team Leader dapat mengukur dampak atas layanan bagi stakeholders internal dan eksternal. Ini penting untuk melihat sejauh mana penerapannya dapat berperan strategis dalam memberikan dampak bagi stakeholders,” ungkap Hantor.
Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir sebagai pembina mendukung implementasi Basigaro, sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan. Terutama, Argap menilai dalam mendukung pembangunan zona integritas.
“Saya mendukung inovasi Basigaro, untuk meningkatkan kualitas kinerja pelayanan masyarakat.
Widyaiswara Madya BPSDM, Elis Widyaningsih selaku coach, mengatakan bahwa tahapan-tahapan implementasi dapat berjalan baik sesuai target. Senada, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, La Dariani selaku mentor yang hadir secara virtual mengatakan dukungannya atas pengembangan inovasi Basigaro.
“Semoga layanan Basigaro semakin memperkuat komitmen Kemenkum Malut, meraih predikat WBBM di tahun ini, dan memberikan layanan berdampak bagi masyarakat,” pungkasnya.
