Jakarta – Dalam rangka mempercepat kesiapan operasional gedung kantor baru, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut), Budi Argap Situngkir melaksanakan koordinasi strategis ke Biro Barang Milik Negara (BMN) Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum RI di Jakarta, Rabu (28/01/2026).
Argap bersama Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, La Dariani memastikan proses pengadaan sarana dan prasarana (sarpras) pelayanan publik pada gedung baru Kanwil Kemenkum Maluku Utara berjalan optimal sesuai ketentuan, tepat guna, dan akuntabel.
“Gedung baru Kanwil Kemenkum Malut akan ditempati pada bulan Februari, sehingga pengadaan sarpras khususnya untuk pelayanan publik yang representatif akan diprioritaskan,” ungkap Argap.
Kepala Biro BMN Setjen Kemenkum, Itun Wardatul Hamro, saat menerima koordinasi tersebut menyatakan agar seluruh proses pengadaan dilakukan secara transparan melalui platform E-Katalog LKPP. Kemudian Ia juga menekankan pentingnya pengecekan fisik barang secara langsung sebelum transaksi dilakukan.
“Pastikan barang yang akan dibeli disesuaikan dengan spesifikasi yang tertera di e-katalog melalui pengecekan langsung di lapangan. Hal ini penting untuk menjamin kualitas dan ketepatan guna sarana prasarana yang diadakan,” jelasnya.
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, La Dariani menyampaikan pentingnya keterpaduan antara kebutuhan di lapangan dan prosedur administrasi adalah kunci utama tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kami akan memastikan setiap fasilitas, mulai dari ruang kerja pimpinan, ruang pelayanan, hingga ruang rapat, memiliki spesifikasi optimal demi kenyamanan kerja pegawai dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Maluku Utara,” ujarnya.
Melalui pengadaan sarpras ini menjadi langkah kongkrit dalam memberikan layanan publik dari Kanwil Kemenkum Malut kepada masyarakat yang nyaman dan representatif.