Semarang – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Purwokerto mengikuti Kegiatan Pra-Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara (BMN) Semester I Tahun Anggaran 2026 Tingkat Wilayah yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah di Gumaya Tower Hotel Semarang pada 22 s.d. 25 Juni 2026.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan kesesuaian, kelengkapan, dan keakuratan data laporan keuangan serta Barang Milik Negara (BMN) pada seluruh satuan kerja. Melalui kegiatan tersebut, dilakukan verifikasi, pencocokan, dan pemutakhiran data guna mendukung penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah, Haryono Agus Setiawan, menyampaikan bahwa kegiatan pra-rekonsiliasi merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan dan pengelolaan BMN yang berkualitas. “Pra-rekonsiliasi bukan sekadar proses pencocokan data, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan serta pengelolaan BMN pada setiap satuan kerja. Saya berharap seluruh UPT dapat menjaga kualitas data secara berkelanjutan sehingga tercipta tata kelola yang semakin baik dan terpercaya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIA Purwokerto, Aliandra Harahap, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan BMN melalui data yang valid dan tertib administrasi. “Melalui kegiatan ini, kami memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan BMN. Lapas Purwokerto berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan, termasuk melalui opname fisik dan pemutakhiran data BMN secara berkala guna mewujudkan pengelolaan yang akurat, akuntabel, dan transparan,” ungkap Aliandra.
Dengan berakhirnya kegiatan Pra-Rekonsiliasi, Lapas Kelas IIA Purwokerto akan menindaklanjuti hasil kegiatan melalui opname fisik BMN, kroscek data, serta pemutakhiran administrasi guna mendukung tata kelola keuangan dan aset negara yang semakin optimal.
(Humas Lapas Purwokerto)
