Ternate – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara (Kanwil Kemenkum Malut) mengikuti Rapat Penataan Proses Bisnis Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Peningkatan Kapabilitas Kelembagaan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB hingga selesai ini diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal (Sekjen) melalui Biro Perencanaan sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola organisasi di lingkungan Kementerian Hukum (Kemenkum).
Dari Kanwil Kemenkum Malut, kegiatan diikuti oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum (Kabagtum), La Dariani, Perencana Ahli Madya Irwan Kadir, serta jajaran terkait yang memiliki tugas dalam bidang perencanaan dan penguatan kelembagaan. Kehadiran jajaran ini menjadi bentuk komitmen Kanwil dalam mendukung penyempurnaan proses bisnis organisasi secara berkelanjutan, Rabu (18/02).
Rapat membahas penataan proses bisnis sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan penguatan sistem kerja yang lebih terstruktur, efektif, dan akuntabel. Penyesuaian serta penyempurnaan SOP menjadi fokus utama pembahasan guna memastikan setiap unit kerja memiliki pedoman operasional yang jelas, terukur, serta selaras dengan arah kebijakan organisasi. Melalui proses tersebut, diharapkan pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih efisien dan memberikan dampak langsung terhadap kualitas layanan publik.
Selain penataan SOP, pembahasan juga menitikberatkan pada peningkatan kapabilitas kelembagaan, khususnya dalam memastikan kesesuaian antara struktur organisasi, fungsi, dan beban kerja yang diemban. Penataan ini diharapkan mampu mendorong kinerja organisasi yang adaptif terhadap dinamika regulasi serta tuntutan pelayanan yang terus berkembang.
Menanggapi pelaksanaan kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir atau akrab disapa BAS, menyampaikan dukungannya terhadap langkah penguatan kelembagaan yang dilakukan secara terintegrasi. “Penataan proses bisnis dan penyempurnaan SOP merupakan fondasi penting dalam membangun organisasi yang profesional dan responsif. Kami di Kanwil Kemenkum Malut berkomitmen untuk terus menyesuaikan sistem kerja agar selaras dengan arah kebijakan reformasi birokrasi serta mendukung pelayanan publik yang semakin baik,” tegas BAS.
Melalui partisipasi dalam rapat ini, Kanwil Kemenkum Malut menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola organisasi melalui proses bisnis yang efektif, SOP yang adaptif, serta penguatan kapasitas kelembagaan yang berkelanjutan.
