Ternate – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut), Budi Argap Situngkir bersama jajaran mengikuti kegiatan Exit Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Hukum Tahun 2025 secara virtual melalui Zoom Meeting, Kamis (21/5).
Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam rangka penguatan tata kelola keuangan, peningkatan akuntabilitas, serta penyelarasan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK RI terhadap LK Kemenkum Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan diawali dengan sambutan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta yang menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pemeriksaan yang telah berlangsung dengan baik. Dalam arahannya, Nico menegaskan pentingnya akurasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan, sekaligus menegaskan komitmen Kementerian Hukum untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI.
Selanjutnya, Direktur Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI menyampaikan hasil pemeriksaan terkait kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan dan penguatan sistem pengendalian internal. Dalam paparannya, BPK RI juga memberikan rekomendasi perbaikan pada sejumlah area guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Hukum.
Kakanwil Kemenkum Malut, Argap Situngkir menegaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK menjadi instrumen penting dalam memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Exit Meeting ini bukan hanya penyampaian hasil pemeriksaan, tetapi juga momentum evaluasi untuk memperkuat sistem pengendalian internal serta memastikan seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu dan sesuai ketentuan,” ujar Argap.
Ia menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum Malut berkomitmen mendukung penguatan tata kelola keuangan sebagai bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang profesional dan akuntabel.
