Weda – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) menggelar Sosialisasi Percepatan Pembentukan Perseroan Perorangan bagi pelaku usaha, disertai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Mikro (UKM) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Tengah (Halteng), bertempat di Hotel Tiara Halmahera, Weda, Selasa (8/9).
Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Muh. Kasim Umasangadji hadir sebagai narasumber bersama Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Pemkab Halteng, Lukman Alwi. Analis Hukum Muda, Muhammad Sidik dalam laporannya mengatakan bahwa kegiatan tersebut diikuti pelaku usaha, pemerintah daerah, akademisi, dan unsur masyarakat Halteng.
Kabid AHU, Kasim mengatakan bahwa sosialisasi dan penandatanganan PKS tersebut merupakan bagian dari implementasi inovasi Perahu Layar sebagai upaya percepatan pendirian Perseroan Perorangan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Malut.
Kasim menjelaskan Perseroan Perorangan merupakan badan hukum yang dapat didirikan oleh 1 (satu) orang yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sesuai ketentuan yang berlaku. Sebab Perseroan Perorangan cocok bagi pelaku UMKM yang ingin meningkatkan kelas usahanya, memiliki status badan hukum, dan biaya pendaftaran relatif terjangkau.
“Hanya Rp50 ribu, masyarakat sudah bisa menjadi CEO dari perusahaan sendiri. Ini menunjukkan bahwa untuk memulai usaha secara formal tidak harus dengan modal yang besar. Perseroan Perorangan menjadi salah satu langkah bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan legalitas, membangun usaha secara lebih profesional, dan naik kelas. Ketika legalitas usahanya sudah jelas, pelaku UMKM akan lebih mudah mengembangkan usahanya dan memiliki kepercayaan diri untuk masuk ke pasar yang lebih luas,” tegas Kasim.
Dalam mempercepat pendirian Perseroan Perorangan kepada pelaku usaha di Malut, Kabid AHU, Kasim yang juga peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan Lembaga Administrasi Negara (LAN), angkatan XIV tahun 2026 membangun inovasi Perahu Layar.
“Inovasi Perahu Layar hadir melalui pendekatan kolaboratif dan partisipatif seluruh pihak baik pemda, kampus, entitas bisnis, pelaku usaha, dan unsur masyarakat lainnya untuk bersinergi mendorong agar pelaku usaha dapat naik kelas melalui badan hukum Perseroan Perorangan. Saat ini kami bekerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota agar dapat membantu mempercepat pendaftaran perseroan perorangan bagi UMKM di Maluku Utara,” ungkapnya.
Kaitan dengan itu, Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir, dan Kadiv Pelayanan Hukum, Rian Arvin menyampaikan dukungannya atas langkah percepatan tersebut. Kakanwil Argap menegaskan bahwa Perseroan Perorangan merupakan salah satu bentuk kemudahan yang dihadirkan pemerintah untuk mendorong pelaku usaha, khususnya UMKM, memiliki legalitas yang memberikan kepastian dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Terlebih UMKM memiliki ketahanan yang kokoh dalam menopang perekonomian daerah.
“Legalitas usaha menjadi fondasi penting bagi pelaku UMKM untuk berkembang. Melalui inovasi Perahu Layar guna percepatan pembentukan Perseroan Perorangan, kita ingin masyarakat semakin mudah mendapatkan legalitas dan memahami manfaat hukum yang dapat mendukung keberlangsungan serta pengembangan usahanya,” ujar Argap Situngkir.
Sementara itu, SekdiskopUKM Pemkab Halteng, Lukman Alwi menyampaikan bahwa legalitas merupakan bagian penting dalam mendorong pelaku UMKM naik kelas. Menurutnya, masih terdapat pelaku usaha yang memiliki produk dan potensi ekonomi yang baik, namun belum memahami pentingnya legalitas serta perlindungan hukum bagi kegiata…
