Ternate – Perancang Peraturan Perundang-undangan memiliki posisi strategis dalam melahirkan produk hukum daerah yang berkualitas dan berdampak bagi masyarakat di Maluku Utara (Malut). Untuk itu, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Malut, Budi Argap Situngkir mendorong para Perancang Peraturan PerUU untuk dapat meningkatkan kompetensinya termasuk melalui Uji Kompetensi yang akan digelar oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) Kemenkum.
“Perancang bukan sekadar jabatan administratif, melainkan profesi strategis yang menentukan kualitas regulasi. Oleh karena itu, Kanwil Kemenkum Maluku Utara akan terus mendorong seluruh perancang untuk meningkatkan kompetensinya melalui Uji Kompetensi, pelatihan teknis, maupun forum ilmiah lainnya,” tegas Argap Situngkir, Senin (20/10).
Sosialisasi dan Pengumuman Pelaksanaan Uji Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan Tahun 2025 diselenggarakan virtual oleh DJPP dihadiri para Perancang seluruh Indonesia, termasuk tim perancang Kemenkum Malut.
Direktur Fasilitasi Perancang Perda dan Pembinaan Perancang DJPP, Widyastuti menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh terkait mekanisme pelaksanaan Uji Kompetensi, mulai dari persyaratan administratif, teknis pelaksanaan, metode penilaian, hingga mekanisme pelaporan hasil ujian.
DJPP menegaskan bahwa pelaksanaan Ukom JF bukan hanya sebagai syarat kenaikan jenjang jabatan, melainkan sebagai instrumen strategis dalam menjaga standar profesionalisme perancang di seluruh Indonesia.
“Melalui uji kompetensi ini, diharapkan perancang memiliki kemampuan analisis konstitusional, keterampilan redaksional, serta kepekaan terhadap dinamika sosial dan kebijakan publik dalam penyusunan regulasi,” ujar Widyastuti.
Sementara itu Kadiv P3H, Zulfahmi turut menekankan bahwa ke depan, Kanwil Kemenkum Maluku Utara akan memperkuat ekosistem pembinaan perancang di wilayah, termasuk melalui penyediaan forum diskusi internal, pelatihan tematik terkait teknik penyusunan naskah akademik, serta kolaborasi lintas instansi melalui proses harmonisasi.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap perancang di wilayah memiliki kemampuan yang tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga mampu menjadi problem solver dalam penyusunan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
