Ternate – Pendaftaran merek sangat penting bagi setiap entitas bisnis khususnya pelaku usaha untuk mendapatkan perlindungan hukum, memperoleh hak eksklusif, dan mencegah peniruan produk.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut), Topan Sopuan mengatakan bahwa pendaftaran merek pada Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) merupakan langkah strategis bagi pelaku usaha dalam melindungi identitas dan membangun keberlanjutan bisnis.
Topan melanjutkan bahwa merek bukan sekadar nama, logo, atau simbol yang membedakan suatu produk dari produk lainnya, tetapi juga merupakan identitas, reputasi, serta nilai ekonomi yang melekat pada sebuah usaha.
“Pelaku usaha yang telah mendaftarkan mereknya otomatis memperoleh kepastian pelindungan hukum, sekaligus menjadi dasar untuk mencegah pihak lain menggunakan merek yang sama. Manfaat lainnya dengan merek terdaftar maka dapat meningkatkan nilai ekonomi bagi usahanya,” lanjut Topan, Minggu (15/11).
Guna memberikan kemudahan bagi masyarakat, DJKI Kemenkum saat ini mempercepat pendaftaran merek menjadi hanya 4 bulan. Kebijakan tersebut telah berlaku sejak 1 Oktober 2026.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Rian Arvin mengatakan bahwa Kemenkum Malut proaktif menggelar sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha, pemerintah daerah, kampus, komunitas, dan entitas bisnis untuk melindungi merek usahanya.
“Jika terdapat kendala, Kanwil Kemenkum Malut akan memberikan layanan pendampingan dan konsultasi, sehingga proses pendaftaran merek berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Adapun dokumen permohonan merek di antaranya yaitu dokumen identitas, label merek, tanda tangan digital, dokumen pengesahan badan hukum (untuk pemohon badan hukum), surat kuasa (apabila menggunakan konsultan KI), dan bukti usaha mikro dan kecil bagi permohonan UMK. Masa pelindungan merek 10 tahun dan dapat diperpanjang.
