Pemerintah terus memperkuat penanganan dampak gempa bumi Magnitude (M) 7,7 yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu (15/08/2026) lalu. Penanganan dilakukan secara terpadu dengan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, bantuan logistik tersalurkan, layanan pendidikan tetap berjalan, serta pendataan dampak bencana terus diperbarui sebagai dasar penanganan hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan pemerintah pusat tidak tinggal diam dalam menghadapi bencana yang berdampak pada masyarakat dan pemerintah daerah di NTT. Sejumlah menteri, kepala lembaga, serta pimpinan BUMN telah turun langsung sejak hari pertama pascagempa untuk memastikan penanganan berjalan optimal.
“Pemerintah pusat pasti enggak akan tinggal diam. Kita keroyok semua ya,” terang Mendagri saat mengunjungi Posko Tanggap Darurat Gempa Bumi di Maumere, Kabupaten Sikka, NTT, Rabu (19/08/2026).
Di sektor pemenuhan kebutuhan dasar, Kementerian Sosial (Kemensos) telah mengoperasikan dapur umum di tiga titik Kabupaten Manggarai Timur, yakni Mano, Pota, dan Dampek. Sejak 19 Agustus, ketiga dapur umum tersebut memproduksi total 6.000 bungkus makanan siap saji per hari untuk dua kali makan. Kemensos juga menyalurkan bantuan berupa beras, paket sembako, tenda, selimut, kasur, serta perlengkapan kedaruratan lainnya.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar menjadi prioritas dalam penanganan bencana di NTT.
“Pada penanganan bencana di NTT, pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban terdampak menjadi salah satu hal yang penting. Tim terus bergerak memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dengan menyalurkan bantuan logistik dan membangun dapur umum,” kata Gus Ipul dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (20/08/2026).
Di Kabupaten Nagekeo, hingga 19 Agustus, pemerintah melalui Kemensos juga terus melayani korban terdampak di pengungsian, menyalurkan bantuan, mengoperasikan dapur umum, serta melakukan asesmen kebutuhan masyarakat. Penanganan dilakukan di tujuh kecamatan terdampak, yakni Boawae, Mauponggo, Keo Tengah, Wolowae, Aesesa, Aesesa Selatan, dan Nangaroro kepada 3.042 kepala keluarga atau 12.170 jiwa yang terdampak.
Pemerintah juga memastikan hak belajar anak-anak terdampak tetap terpenuhi dengan memperhatikan keselamatan guru dan murid. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) bahwa bantuan dukungan untuk proses pembelajaran sudah bergerak ke beberapa wilayah terdampak bencana. Per 19 Agustus, bencana berdampak pada 512 satuan pendidikan, 94.452 murid, dan 8.755 guru serta tenaga kependidikan di tujuh kabupaten.
“Prioritas dan komitmen Kemendikdasmen adalah keselamatan guru dan murid di wilayah bencana. Karena itu, pembelajaran yang dilakukan juga mempertimbangkan keselamatan guru dan murid. Salah satunya menggunakan sistem pembelajaran darurat dengan kurikulum darurat,” kata Mendikdasmen Abdul Mu’ti di Jakarta, Rabu (19/08/2026).
Selain pemenuhan kebutuhan dasar, pemerintah memberikan dukungan psikososial bagi anak-anak terdampak. Pada 20 Agustus, Kemensos melalui Sentra Efata Kupang melaksanakan layanan dukungan psikososial bagi sekitar 20 anak di posko pengungsian mandiri Stella Maris, Kabupaten Nagekeo.
Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus melakukan asesmen dan penyisiran wilayah terdampak, termasuk di Kecamatan Kuwus, Manggarai Barat. Selain mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, BNPB turut menyalurkan bantuan, termasuk bantuan Presiden, kepada warga terdampak.
Pemerintah juga memperkuat pendataan sebagai dasar percepatan penyaluran bantuan dan penanganan lanjutan. Mendagri meminta pemerintah daerah memperbarui data kerusakan rumah, sekolah, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, bangunan pemerintah, serta sarana dan prasarana lainnya. Mendagri memastikan pemerintah pusat akan terus mengawal penanganan hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi agar masyarakat terdampak dapat segera bangkit. (Humas Kemensos/Humas Kemendikdasmen/Humas BNPB/Humas Kemendagri/DND/MAN – Humas Kemensetneg)
