Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid juga mencabut 17 sertifikat hak milik (SHM) di atas pagar laut Kabupaten Tangerang.
Kebijakan itu dilakukan bersamaan dengan pencabutan lebih dari 200 sertifikat hak guna bangunan (SHGB) di atas pagar laut Tangerang. Sertifikat-sertifikat itu terdaftar atas nama sejumlah perusahaan.
“Ya dong (17 SHM juga dicabut),” kata Nusron, Jumat (24/1).
Nusron menyampaikan ada 263 bidang tanah di atas pagar laut Tangerang yang memiliki sertifikat. Dia menyebut 234 bidang terdaftar atas nama PT Intan Agung Makmur.
Ada 20 bidang terdaftar atas nama PT Cahaya Inti Sentosa. Selain itu, ada 9 bidang punya SHGB atas nama perseorangan dan 17 bidang memiliki SHM.
Nusron tak menjelaskan siapa saja pemilik SHM di atas laut Kabupaten Tangerang. Namun, dia memastikan Kementerian ATR/BPN bakal mencabutnya karena tak sesuai aturan hukum.
“Memang wilayah laut kemudian di-SHGB-kan, disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan kami tinjau ulang,” ujar Nusron beberapa waktu lalu.
Saat ini, Kementerian ATR/BPN juga memeriksa pegawai-pegawai yang terlibat dalam penerbitan SHGB dan SHM pagar laut Tangerang. Nusron menegaskan tak segan menjatuhkan sanksi kepada anak buahnya yang melanggar aturan.
“Nanti akan diumumkan pada saat yang tepat. Sekarang masih proses,” ujarnya.
Sebelumnya, publik digegerkan dengan keberadaan pagar sepanjang 30 kilometer di laut Kabupaten Tangerang. Hal itu menjadi perhatian nasional usai para nelayan melapor ke Pemprov Banten.
Kementerian Kelautan dan Perikanan mengambil langkah dengan menyegel pagar-pagar itu. Lalu, sejumlah kementerian dibantu TNI dan Polri membongkar pagar tersebut mulai Kamis (23/1).
