Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di bawah kepemimpinan Budi Gunawan atau BG mulai turun tangan untuk memburu organisasi masyarakat yang dinilai bermasalah dan mengganggu pelaku usaha. Sejumlah tempat yang menjadi pusat insvestasi di Indonesia mulai disisir olehnya.
BG sebelumnya telah membentuk Tim Satuan Tugas Terpadu (Satgas Terpadu) tingkat Pusat, Operasi Penanganan Ormas terafiliasi Premanisme. Tim Satgas langsung bergerak ke daerah-daerah untuk meninjau tempat-tempat yang rawan terhadap aksi premanisme. Provinsi pertama yang menjadi target monitoring yaitu di Kalimantan Timur.
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Mayjen TNI Heri Wiranto mengatakan Kalimantan Timur menjadi target monitoring mengingat provinsi Kaltim termasuk wilayah yang cukup banyak iklim investasi serta memastikan penanganan aksi premanisme dapat segera ditangani dengan efektif, cepat dan maksimal.
“Kami sekarang ditugaskan turun ke daerah untuk melihat sejauh mana langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam upaya untuk melakukan penanganan terkait organisasi masyarakat yang terafiliasi dengan premanisme yang mengganggu stabilitas keamanan di wilayah dan juga investasi,” kata dia dalam keterangannya dikutip Jumat (16/5/2025).
Heri kembali menegaskan arahan BG. Ia menyampaikan bahwa jika ada ormas yang melakukan tindakan melanggar hukum, tidak perlu ragu untuk segera ditindak.
“Tadi disampaikan juga berdasarkan penjelasan dari Karo OPS Polda, bahwa beberapa program kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi adanya gangguan dari Ormas. Di Kalimantan Timur ini tadi dijelaskan memang masih ada beberapa gangguan dari oknum Ormas, tapi sejauh ini belum terlalu berdampak signifikan terhadap iklim investasi di sini,” ucap Heri.
Secara umum kondisi keamanan di Kaltim cukup kondusif. Diakui bahwa masih ada satu atau dua kelompok ormas yang meresahkan masyarakat di lapangan yang masih bersinggungan dengan aparat, namun hal tersebut bisa diatasi dengan baik.
Terakhir, Tim Satgas juga melakukan monitoring di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kemenko Polkam, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto menegaskan bahwa pentingnya komitmen bersama seluruh elemen pemerintah dan masyarakat dalam memberantas premanisme dan aktivitas ormas yang mengganggu masyarakat.
“Komitmen ini perlu kita bangun bersama, karena hal ini berpotensi nyata untuk mengganggu investasi serta ketertiban umum, yang mana berdampak untuk kelangsungan hidup kita bersama,” ujar Marsda Eko
“Negara menjamin stabilitas keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat serta akan menindak tegas segala tindakan premanisme yang meresahkan masyarakat dan iklim investasi di wilayah Provinsi Jawa Tengah,” timpal Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polkam, Irjen Pol. Asep Jenal Ahmadi.
Secara umum pemberantasan premanisme di Jawa Timur dinilai sudah baik dan tanggap. Sementara di Jawa Tengah kondisi keamanan masih kondusif di tengah masyarakat.
