Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa melakukan kunjungan kerja ke Stasiun Cikampek, Selasa (23/12/2025), untuk meninjau langsung kesiapan infrastruktur dalam rangka pengembangan layanan KRL Commuter Line ke wilayah Karawang dan sekitarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Saan melihat kondisi emplasemen stasiun, jalur rel, fasilitas penumpang, serta potensi pengembangan kawasan stasiun. Ia menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur agar ketika elektrifikasi jalur terealisasi, layanan KRL dapat langsung beroperasi secara optimal.
“Kita ingin memastikan bahwa stasiun dan lingkungan pendukungnya sudah siap, sehingga ketika KRL masuk, tidak ada hambatan teknis,” kata Saan.
Ia juga menyoroti bahwa saat ini konektivitas Cikarang–Cikampek–Karawang masih dilayani kereta non-listrik. Meski layanan tersebut tetap berjalan, kapasitas dan frekuensinya dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab lonjakan mobilitas harian masyarakat, khususnya di kawasan industri.
Menurut Saan, kunjungan kerja ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI agar pembangunan transportasi publik berjalan terencana dan berkelanjutan.
Untuk mewujudkan hal itu, Politisi Fraksi Partai NasDem ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN dalam mewujudkan perpanjangan layanan KRL Commuter Line hingga Karawang dan Cikampek.
Saan menyebut bahwa proyek elektrifikasi jalur Cikarang–Cikampek tidak boleh berjalan secara sektoral. Diperlukan sinergi mulai dari pembangunan infrastruktur, penyediaan listrik, penataan stasiun, hingga integrasi transportasi lanjutan. “Yang penting isinya kolaborasi. Semua pihak harus jalan bersama,” tambahnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penataan dan optimalisasi lahan milik KAI di sekitar stasiun, serta peran pemerintah daerah dalam menyiapkan akses dan kawasan pendukung. Dengan potensi jumlah penumpang yang tinggi, stasiun membutuhkan ruang dan fasilitas yang memadai.
Saan menilai langkah Pemerintah Kabupaten Karawang yang mulai menata kawasan stasiun sebagai sinyal positif. Menurutnya, pembangunan transportasi publik tidak hanya soal rel dan kereta, tetapi juga keadilan akses dan efisiensi ekonomi.
“DPR RI berkomitmen untuk mengawal kebijakan ini agar tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Saan. (eno/rdn)
