oleh

Kemensetneg Gaungkan Program Sekolah Rakyat, dan Transformasi Digital dalam Legislasi kepada Delegasi Mahasiswa Fakultas Hukum Unair

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) melalui Biro Hubungan Masyarakat (Humas) menerima kunjungan delegasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) Universitas Airlangga (Unair) sebanyak 59 orang di Ruang Rapat Lantai 4 Gedung III Kemensetneg, pada Selasa (1/7). Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Kemensetneg dengan beragam pemangku kepentingan.

Secara khusus, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap berbagai program prioritas pemerintah, dan juga mengenai proses legislasi atau pembentukan peraturan perundang-undangan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem administrasi hukum di lingkungan Kemensetneg. kegiatan ini mencerminkan penerapan pendekatan multi-stakeholder engagement yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada kolaborasi dalam setiap perumusan kebijakan publik.

Kegiatan diawali dengan pembukaan secara resmi oleh Kepala Biro Humas Kemensetneg, Eddy Cahyono Sugiarto, yang menekankan bahwa Kemensetneg memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden, termasuk dalam membangun komunikasi publik.

“Kunjungan ini kita desain sebagai wadah diskusi bagi rekan-rekan FH Unair untuk menggali informasi tentang tugas pokok dan fungsi Kemensetneg, yang secara umum berperan penting sebagai air traffic control bagi kebijakan-kebijakan yang dijalankan dalam mendukung program kerja Presiden dan Wakil Presiden, sinkronisasi kebijakan, dan koordinasi lintas kementerian,” jelas Eddy.

Baca Juga  Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang Ikuti Workshop dan Launching Buku Proyeksi Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial di Indonesia

Lebih lanjut, Eddy mengajak para Mahasiswa BEM FH Unair untuk turut mendukung program prioritas pemerintah, khususnya Sekolah Rakyat sebagai sebuah inisiatif strategis dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin.

Ketua BEM FH Unair, Kanya Lifie Rasendriya, mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Kemensetneg untuk berinteraksi langsung dengan para ahli, baik di bidang hukum dan kehumasan. Kanya menyebutkan bahwa harapannya, pertemuan kali ini turut menjadi awal yang baik bagi kerja sama lain antara Kemensetneg dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Selain itu, kegiatan ini menjadi sangat penting mengingat para anggota BEM FH Unair membutuhkan kesempatan berjejaring dalam rangka pengembangan diri dan karir kedepannya. 

Dalam rangka memperdalam penjelasan mengenai peran dan fungsi Kemensetneg kepada para peserta delegasi, Biro Humas turut menghadirkan Alumni Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah berkarir di berbagai satuan unit kerja di lingkungan Kemensetneg, yaitu Muhammad Rizky Noviyanto, Analis Hukum Ahli Madya pada Biro Keuangan, Ari Asmono, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Biro Administrasi Pejabat Negara, Teguh Satrio Prakoso, Analis Hukum Ahli Muda pada Asisten Deputi Administrasi Hukum, Octavia Rahma Mahdi, Kepala Subbagian Dukungan Administrasi pada pada Biro Administrasi Pejabat Negara, dan Dina Kusuma Ratih, Fasilitator Pemerintah pada Kedeputian Deputi Bidang Pangan, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan, Sekretariat Dukungan Kabinet.

Baca Juga  Kemenkumham Malut Lakukan Penandatanganan Berita Acara dan Penutupan Kegiatan Sinkronisasi Data Notaris

Para alumni secara singkat memberikan informasi terkait kerja-kerja Kementerian Sekretariat Negara dalam mendukung Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri/Wakil Menteri Sekretaris Negara, utamanya yang telah dilakukan di unit kerja masing-masing, sekaligus memotivasi serta menginspirasi kepada rekan-rekan BEM FH Unair untuk terus memanfaatkan momentum pengembangan diri. 

Salah satu alumni FH Unair, Teguh Satrio Prakoso turut menekankan pentingnya posisi strategis yang diemban oleh Kemensetneg, yakni keterlibatan aktif Kemensetneg dalam proses pembentukan perundang-undangan.

“Kemensetneg itu sebagai pintu pertama dan terakhir sebelum suatu peraturan perundang-undangan ditandatangani oleh Presiden. Hal inilah yang memastikan bahwa setiap peraturan itu tidak memiliki kesalahan dalam segala aspek. Setelah proses harmonisasi, peraturan perundang-undangan yang akan disampaikan kepada Presiden akan diperiksa secara berulang untuk memastikan ketepatan baik secara format maupun materi,” ujar Teguh.

Baca Juga  Usai Pelantikan Presiden 20 Oktober, Jokowi Langsung Pulang Kampung Ke Solo

Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, Kemensetneg telah menerapkan teknologi Big Data Analytics dan Artificial Intelligence (AI) dalam mendukung proses legislasi. Teknologi ini digunakan untuk menganalisis dokumen hukum dan membantu identifikasi kesesuaian serta potensi tumpang tindih peraturan

Selain finalisasi perundang-undangan, Kemensetneg juga melaksanakan kegiatan litigasi, permohonan uji materiil, serta menangani berbagai bentuk gugatan hukum. 

Sesi tanya jawab pada akhir kegiatan disambut dengan antusiasme tinggi oleh para  mahasiswa. Mereka aktif mengajukan berbagai pertanyaan yang mencakup isu-isu di bidang hukum serta peran strategis Kemensetneg dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah, utamanya Program Sekolah Rakyat. Kemensetneg berharap agar mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa mampu mengambil peran aktif dalam pembangunan nasional, termasuk dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. 

News Feed