Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut) melalui Bidang HAM yang diwakili oleh Burhani Hadad, melaksanakan koordinasi dan silaturahmi dengan Plt. Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM RI, Harniati, pada Senin (09/12).
Koordinasi ini bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus melaporkan capaian Kanwil Kemenkumham Malut, khususnya terkait penerimaan penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) penerima penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM). Penghargaan tersebut akan diberikan pada puncak peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia yang jatuh pada 10 Desember 2024.
Kakanwil Kemenkumham Malut, Andi Taletting Langi, menyampaikan apresiasinya atas capaian tersebut. Di antaranya kata Andi Taletting Langi, yakni keberhasilan 4 kabupaten/kota di Maluku Utara yakni Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Barat, dan Kabupaten Pulau Morotai dalam mencapai target KKP HAM.
“Selain itu, terdapat dua UPT yaitu Rutan Kelas IIB Ternate dan Bapas Kelas II Tidore dalam meraih penghargaan satker Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM). Ini semua merupakan bukti kerja keras dan sinergi antara Pemerintah Daerah, Kanwil Kemenkumham Malut, dan jajaran UPT,” Andi Taletting Langi.
Andi Taletting Langi menyampaikan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan yang berorientasi pada penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM (P5HAM).
Sementara itu, Plt. Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM, Harniati, dalam pertemuan tersebut memberikan apresiasi dan motivasi kepada Kanwil Kemenkumham Malut atas dedikasi dan komitmen mereka dalam memenuhi berbagai indikator penilaian.
“Penghargaan ini bukan hanya sekadar capaian administratif, tetapi memiliki dampak besar dalam mendorong pelayanan publik yang lebih inklusif dan ramah bagi semua, khususnya bagi penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, dan ibu hamil,” ujar Harniati.
Lebih lanjut, Harniati menyebutkan bahwa langkah ini merupakan strategi pemerintah dalam mendukung percepatan pelaksanaan program prioritas nasional, termasuk menghapus hambatan struktural, kultural, dan infrastruktur dalam pelayanan publik.
Dengan penghargaan yang diraih, Kanwil Kemenkumham Malut diharapkan dapat terus menjadi pionir dalam implementasi pelayanan berbasis HAM di tingkat daerah dan nasional.