Depok – Reformasi birokrasi merupakan instrumen penting negara dalam mewujudkan berbagai program prioritas pemerintah. Terlebih dalam mencapai target tematik seperti peningkatan investasi, penurunan tingkat kemiskinan, penurunan stunting, belanja produk dalam negeri, pengendalian inflasi, dan target prioritas lainnya.
Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antarlembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi, Sucipto menyampaikan hal tersebut saat membuka kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahunan reformasi birokrasi periode B12 tahun 2024 bertempat di gedung BPSDM Hukum, Selasa (10/12).
“Reformasi birokrasi perlu terus diperkuat. Kita butuh grand design yang secara detail membantu seluruh satuan kerja dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi berdampak melalui penguatan tata kelola pemerintahan maupun layanan publik,” tutur Sucipto.
Ia turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta atas pelaksanaan reformasi birokrasi sepanjang tahun 2024. Ia juga menegaskan pentingnya internalisasi zona integritas secara masif di seluruh satuan kerja.
“Sinergi seluruh pihak baik di tingkat pusat maupun di kantor wilayah menjadi sangat penting dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang memberikan dampak positif di tengah masyarakat,” terangnya.
Sebelumnya, Inspektur Wilayah II, Ignatius Purwanto menyampaikan bahwa reformasi birokrasi yang terdiri atas 26 indikator pada gilirannya akan membentuk Indeks RB.
“Di mana pemenuhan data dukung RKT RB turut memberikan sumbangsih. Mari sama-sama kita bersinergi sehingga pemenuhan data dukung RB mencapai 100%,” ujar Purwanto.
Kaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Kakanwil Kemenkumham Malut, Andi Taletting Langi terus mendorong jajarannya agar dapat melaksanakan seluruh instrumen reformasi birokrasi yang diikuti oleh pemenuhan data dukungnya. Esensi implementasi RB, kata Andi Taletting Langi yakni negara hadir di tengah masyarakat melalui pelayanan publik yang prima.
“Seluruh satker Kemenkumham Malut telah memenuhi target rencana kerja tahunan reformasi birokrasi Kemenkumham,” terang Andi Taletting Langi.
Kasubbag Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi, Ridwan Lobubun yang turut hadir mengukuti monev RKT RB menyampaikan progres positif capaian pemenuhan RB di level general maupun tematik 16 satker Kemenkumham Malut.
Ridwan mengatakan bahwa seluruh satker Kemenkumham Malut telah mencapai 100% penilaian berjenjang dari Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal.
“Kanwil Malut termasuk 3 besar satker tercepat yang mencapai 100% di antara seluruh kanwil di Indonesia. Ini bentuk sinergi dan kolaborasi yang baik seluruh pihak baik pimpinan, jajaran dan tim RB satker dalam memastikan kualitas dan substansi data dukung sesuai ketentuan,” pungkasnya.