Ternate — Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) mengikuti rapat virtual persiapan uji petik pembangunan zona integritas (ZI) sebagai bagian dari tahapan evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpanrb).
Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir menegaskan dukungannya terhadap seluruh proses pembangunan ZI yang saat ini tengah berjalan. Argap Situngkir meminta seluruh jajaran untuk tidak hanya fokus pada aspek administratif, tetapi juga menginternalisasi spirit integritas dalam budaya kerja organisasi yang berorientasi melayani.
“Predikat WBK yang diraih Kanwil Kemenkum Malut bukan sekadar simbol, tapi cerminan komitmen kita bersama untuk menyelenggarakan pelayanan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada masyarakat. Saya minta seluruh tim di Kanwil Malut untuk serius, kompak, dan proaktif dalam menghadapi uji petik ini,” tegas Argap Situngkir.
Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan mempertahankan predikat WBK menuju kontestasi WBBM akan membawa dampak positif terhadap kepercayaan publik terhadap Kementerian Hukum, khususnya di Maluku Utara.
“Mari kita jadikan ZI ini sebagai gerakan bersama, bukan sekadar proyek tahunan. Ini adalah wajah Kemenkum di mata rakyat,” terang Argap Situngkir.
Sementara itu, dalam pemaparan materi Kepala Bagian Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kemenkum, Bramantyo menyampaikan bahwa uji petik ini merupakan bagian dari mekanisme penilaian dan verifikasi lapangan untuk memastikan bahwa satuan kerja yang telah mendapatkan predikat WBK/WBBM benar-benar mengimplementasikan budaya kerja birokrasi yang bersih, melayani, dan bebas dari korupsi.
“Kegiatan ini juga bertujuan mengukur keberlanjutan perubahan birokrasi melalui enam area reformasi: manajemen perubahan, tata laksana, penguatan SDM, akuntabilitas, pengawasan, dan peningkatan pelayanan publik,” ujarnya secara virtual, Selasa (1/7).
Dirinya menerangkan hal-hal krusial yang harus dipersiapkan menjelang uji petik, seperti kesiapan petugas layanan, kejelasan alur dan SOP layanan, inovasi pelayanan, pengelolaan gratifikasi dan benturan kepentingan, hingga sarana prasarana pendukung seperti ruang ramah disabilitas dan ruang tunggu yang layak.
“Tim Kemenpanrb akan berkunjung ke wilayah, dan setiap satker berpredikat ZI WBK dan WBBM menjadi sampel untuk dipantau dan dievaluasi,” terangnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Irwan Kadir mendorong Tim Kerja ZI WBBM Kemenkum Malut agar terus meningkatkan kualitas pembangunan ZI.
“Berilayanan layanan terbaik kepada masyarakat sebagai bentuk komitmen kita membangun zona integritas,” ujarnya.
Adapun kegiatan ini diikuti oleh seluruh Tim Zona Integritas dari satuan kerja, termasuk jajaran Kanwil Kemenkum Malut. Hadir pula perwakilan dari Kementerian PANRB, Inspektorat Jenderal, dan Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenkum sebagai pemegang kebijakan teknis evaluasi ZI.
